Tito Karnavian Bersikeras: RUU DKJ Harus Diloloskan untuk Kepentingan Jakarta

Mahadaya' Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menghadapi hari yang krusial dalam upaya penyusunan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Dengan keberadaannya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, pada Jumat siang ini, dia menegaskan keinginannya agar RUU tersebut disetujui pada tingkat Baleg DPR pada hari itu juga.

Proses pembahasan RUU DKJ diprioritaskan oleh Tito Karnavian dan pemerintahannya. "Pembahasan akan dilanjutkan hari ini, semoga selesai pada tingkat I dan bisa selesai hari ini. Karena sudah banyak isu yang sudah disepakati, kami bahas sampai malam, tadi malam," ungkapnya, menandaskan komitmen dalam merampungkan pembahasan.

Salah satu poin yang menjadi fokus utama adalah mekanisme pengisian jabatan gubernur-wakil gubernur Jakarta. Tito menegaskan bahwa pemerintah mempertahankan mekanisme pemilihan melalui Pilkada, yang sesuai dengan mayoritas pandangan partai politik di DPR.

Namun, bukan hanya itu, Tito juga menekankan pentingnya pengisian dewan kawasan aglomerasi dalam RUU DKJ. Menurutnya, pengisian dewan tersebut harus melalui keputusan presiden, tanpa keterlibatan otomatis wakil presiden.

"Dewan aglomerasi akan ditunjuk oleh presiden dengan keputusan adanya Perpres. Komposisi dewan tersebut akan menjadi wewenang presiden terpilih," jelasnya, menyoroti pentingnya penanganan masalah bersama seperti banjir, transportasi, sampah, dan polusi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Lebih lanjut, Tito menekankan bahwa kawasan aglomerasi di Jakarta merupakan keniscayaan. Seiring dengan ketidakberadaan batas alam yang jelas, koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi menjadi kunci penting untuk pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.