Tito Karnavian Dorong RUU DKJ untuk Pengelolaan Lebih Efektif Jakarta

Mahadaya' Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendesak percepatan pengesahan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dalam upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan ibu kota. Dalam pertemuan hari ini di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Tito menegaskan urgensi proses pengesahan RUU DKJ di tingkat Baleg DPR.

"RUU DKJ memiliki peran strategis dalam menangani tantangan-tantangan bersama yang dihadapi Jakarta, seperti banjir, transportasi, sampah, dan polusi udara," ujar Tito saat konferensi pers. "Kami berharap proses pembahasan dapat mencapai titik kritis yang memungkinkan persetujuan pada tingkat I hari ini."

Tito menyoroti pentingnya mekanisme pengisian gubernur-wakil gubernur Jakarta melalui Pilkada, yang tetap menjadi prinsip yang didukung oleh pemerintah. Meskipun demikian, dia menegaskan kesiapan untuk menyerahkan pengisian dewan kawasan aglomerasi kepada keputusan presiden, dengan keyakinan bahwa hal ini akan meningkatkan koordinasi dan harmonisasi dalam perencanaan pembangunan.

"Dewan aglomerasi adalah langkah penting untuk mengatasi masalah lintas batas yang seringkali menjadi hambatan bagi pembangunan Jakarta," tambahnya.

Selain itu, Tito juga menyoroti urgensi RUU DKJ sebagai langkah penting dalam mengakomodasi kompleksitas geografis dan demografis Jakarta. Dengan tidak adanya batas alam yang jelas, koordinasi lintas wilayah menjadi kunci untuk mengatasi tantangan bersama.

Sementara proses pembahasan RUU DKJ berlangsung, Tito menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, LSM, dan masyarakat umum, untuk memastikan representasi yang seimbang dan keberlanjutan kebijakan.

"Dengan mempercepat pengesahan RUU DKJ, kita tidak hanya memberikan solusi konkret bagi Jakarta, tetapi juga membuka jalan bagi transformasi lebih luas dalam pengelolaan perkotaan di Indonesia," tandasnya.

Pembahasan RUU DKJ di tingkat Baleg DPR hari ini menjadi momen krusial dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan Jakarta ke depan. Dengan dukungan penuh dari Mendagri Tito Karnavian, proses tersebut diharapkan dapat menemukan titik temu yang memadai untuk memastikan kepentingan bersama terwujud dalam sebuah regulasi yang efektif dan berkelanjutan.