Presiden Jokowi Soroti Tingginya Angka Penangkapan Pejabat Korup di Indonesia: Perlu Evaluasi Total dan Solusi Sistemik

Mahadaya' Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan keprihatinannya terhadap lonjakan jumlah pejabat negara yang ditangkap dalam kasus korupsi di Indonesia, menyatakan bahwa hal ini merupakan fenomena yang tidak lazim di tingkat global. Dalam pidatonya di acara Hakordia 2023 di Istora Senayan, Jakarta, pada Selasa (12/12), Jokowi memperingatkan bahwa korupsi memiliki dampak serius pada pembangunan, merusak perekonomian, dan dapat menyengsarakan rakyat.

Data yang disampaikan Jokowi menunjukkan bahwa sejak tahun 2004 hingga 2022, telah ada 344 anggota DPR dan DPRD, 38 menteri dan kepala lembaga, 24 gubernur, 162 bupati dan wali kota, 31 hakim, delapan komisioner lembaga, dan 415 pihak swasta yang ditangkap dalam kasus korupsi. Presiden menyatakan kekhawatirannya terhadap makin kompleksnya taktik korupsi yang melibatkan teknologi mutakhir dan melibatkan lintas negara.

Jokowi menekankan perlunya evaluasi menyeluruh dan solusi sistemik untuk menghadapi tantangan korupsi yang semakin canggih. Ia menyoroti pentingnya pendidikan, pencegahan, dan penindakan sebagai elemen-elemen kunci dalam memerangi korupsi. Presiden juga menyatakan dukungannya terhadap upaya bersama yang lebih masif dan sistemik, melibatkan pemanfaatan teknologi terkini untuk mencegah praktik korupsi yang merugikan negara.

Dengan adanya sorotan ini, upaya untuk mengurangi dan mencegah tindakan korupsi di Indonesia mungkin akan mendapatkan lebih banyak perhatian dan dukungan, baik dari kalangan pejabat pemerintah maupun masyarakat.