JK: Transparansi Data Pembelian Alutsista, Suara Rakyat Berhak Didengar

Mahadaya' Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa data terkait pembelian Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) bukanlah informasi rahasia. Dalam pernyataannya di kediamannya di Jakarta pada Rabu (10/1), JK menyampaikan keyakinannya bahwa pengeluaran untuk alutsista Indonesia sudah diketahui oleh negara lain dan sering dipamerkan pada perayaan Hari Ulangtahun TNI.

"Apa anda enggak tahu, you beli pesawat dua, dia tahu di Amerika di Eropa. Kita beli tank, tahu itu orang, dan tiap kali 5 Oktober ada pameran kan terbuka semuanya," kata JK.

Menurutnya, tidak ada alasan untuk menyembunyikan informasi terkait pembelanjaan alutsista. JK berpendapat bahwa transparansi diperlukan, terutama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penggunaan pajak yang mereka bayarkan.

"Rakyat harus tahu berapa negara beli ini, berapa pajak mereka yang diberikan dikemanakan, rakyat mesti tahu," tambah JK.

Pernyataan ini muncul setelah debat ketiga Pilpres 2024, di mana Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, yang juga calon presiden nomor urut 2, diminta untuk membuka sejumlah data terkait pertahanan Indonesia. Meskipun Prabowo tidak memberikan jawaban langsung, ia menawarkan forum di luar debat untuk mendiskusikan lebih rinci permintaan data tersebut. Namun, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tetap bersikeras agar Prabowo memberikan transparansi terkait pertahanan Indonesia.

Pentingnya transparansi dalam hal pembelian alutsista juga menjadi sorotan di tengah permintaan Prabowo untuk membuka data tersebut. Masyarakat Indonesia semakin berkeinginan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengeluaran pertahanan negara. Dalam konteks ini, JK menegaskan bahwa keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam mengetahui alokasi pajak mereka adalah hak yang wajar.

Sebagai tambahan, pertanyaan seputar transparansi dan penggunaan anggaran pertahanan Indonesia juga menjadi topik hangat di dunia maya. Masyarakat mulai menggunakan tagar khusus untuk menyuarakan kebutuhan akan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pertahanan.

Pernyataan JK membuka ruang diskusi lebih lanjut tentang transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait dengan aspek pertahanan. Seiring Pilpres 2024 semakin memanas, harapan masyarakat terhadap kejelasan informasi terus tumbuh, menciptakan tekanan lebih lanjut bagi para pemimpin untuk memberikan penjelasan yang memuaskan dan membangun kepercayaan di antara rakyat.