Sandiaga Uno Ungkap Fakta Politik: "Tak Ada yang Abadi", PPP Prioritaskan Proses Internal

Mahadaya' Jakarta - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Uno, mengungkapkan pandangannya mengenai dinamika politik tanah air. Dalam pernyataannya, Sandiaga menegaskan bahwa dalam politik, tidak ada yang bisa dianggap abadi. Pernyataan ini dia sampaikan terkait dengan wacana pembentukan koalisi permanen yang dikemukakan oleh beberapa partai pendukung dari koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jeffrie Geovanie, telah mengusulkan agar koalisi permanen ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menunjukkan dinamika politik yang semakin kompleks di Indonesia.

Dalam konferensi pers di kompleks parlemen pada hari Rabu (13/3), Sandiaga menegaskan bahwa meskipun tidak ada yang permanen dalam politik, PPP selama ini telah konsisten mendukung program-program pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. "Di politik, tidak ada yang abadi. Namun, dukungan kepada pemerintah adalah realita yang telah kita buktikan," ucap Sandiaga.

Sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga menyoroti bahwa PPP telah menjadi bagian dari koalisi pemerintah selama dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Hal ini menunjukkan komitmen partai untuk mendukung agenda-agenda pemerintah yang dianggapnya baik untuk kepentingan rakyat.

Meskipun begitu, Sandiaga juga mengungkapkan bahwa PPP masih belum menentukan sikap apakah akan terus menjadi bagian dari koalisi pemerintah atau memilih untuk menjadi oposisi. Menurutnya, saat ini partai masih memprioritaskan proses internal terkait rekapitulasi penghitungan suara yang akan berlangsung hingga tanggal 20 Maret mendatang.

"Proses internal partai masih berjalan. Namun, untuk keputusan terkait posisi partai secara nasional, itu belum diputuskan secara permanen," tambahnya.

Pernyataan Sandiaga Uno ini menyoroti kompleksitas politik di Indonesia dan menegaskan pentingnya fleksibilitas dalam beralih posisi politik sesuai dengan kepentingan yang dianggap terbaik oleh partai-partai politik.