Prabowo Tanggapi Kontroversi Pernyataan Jokowi: "Presiden Boleh Memihak, Namun Aturan Harus Dipatuhi

Jokowi menyatakan bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara

Jan 26, 2024 - 21:57
 0
Prabowo Tanggapi Kontroversi Pernyataan Jokowi: "Presiden Boleh Memihak, Namun Aturan Harus Dipatuhi
Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal presiden boleh memihak di pilpres

Mahadaya' Jakarta - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, memberikan tanggapannya terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai kewenangan presiden untuk memihak dan berkampanye dalam pemilihan presiden (pilpres). Dalam acara dialog bersama Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Jakarta Pusat, Prabowo menegaskan bahwa pentingnya mematuhi aturan yang telah diatur dalam perundang-undangan.

"Saya kira sudah ada diskursus dan sudah diatur oleh peraturan semuanya. Saya kira kita berpegang pada itu saja," kata Prabowo, menanggapi pertanyaan wartawan pada Jumat (26/1).

Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Jokowi menyatakan bahwa seorang presiden diperbolehkan untuk memihak dan berkampanye dalam pilpres asalkan mengikuti aturan waktu kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara. Namun, Prabowo menolak memberikan jawaban langsung ketika ditanya apakah dia menganggap tidak masalah jika seorang presiden memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara.

"Anda jangan taruh kata-katamu di mulut saya dong," ujar Prabowo kepada awak media.

Pernyataan kontroversial Jokowi tersebut juga menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa pernyataan Jokowi dimaksudkan untuk menjelaskan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu), bukan sebagai deklarasi dukungannya dalam Pilpres 2024.

Meskipun demikian, pernyataan Jokowi menuai kritik dari beberapa kalangan. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menilai pernyataan tersebut sebagai sikap berbahaya dan menyesatkan yang dapat merusak demokrasi dan negara hukum.

"Jika dibiarkan, sikap ini akan melegitimasi praktik konflik kepentingan pejabat publik, penyalahgunaan wewenang, dan fasilitas negara yang jelas-jelas dilarang," ujar Isnur dalam keterangan tertulisnya.

Sementara Prabowo tampaknya menghindari memberikan komentar lebih lanjut, pernyataannya menegaskan pentingnya menjunjung tinggi aturan yang berlaku dalam konteks demokrasi dan pemilihan umum. Dalam suasana politik yang semakin memanas menjelang pilpres, pernyataan dari kedua kandidat presiden ini akan terus menjadi sorotan dan memengaruhi dinamika politik di Tanah Air.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow