PKB-PPP Bersatu Kritik Klaim Dana Abadi Pesantren Gibran: Sebuah Kontroversi Politik yang Meningkatkan Tegangannya

mahadaya' jakarta - Arena politik Indonesia semakin panas seiring dengan munculnya ketegangan antara dua kubu calon presiden-calon wakil presiden. Dalam gelombang kritik terbaru, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersatu untuk menggugat klaim Gibran Rakabuming terkait program dana abadi pesantren. Dua partai ini menegaskan bahwa program tersebut bukanlah hal baru yang harus diakui oleh Gibran dan kubu Prabowo Subianto.

Ketua DPP PKB sekaligus Ketua Fraksi PKB di DPR, Cucun Ahmad, menyatakan bahwa program dana abadi pesantren merupakan hasil dari perjuangan panjang Fraksi PKB di DPR. "Kami telah mengusulkan dan memperjuangkan dana abadi pesantren dalam rapat-rapat Badan Anggaran DPR RI," tegas Cucun Ahmad. Dia menegaskan bahwa klaim sepihak dari Gibran harus diperhatikan dengan serius dan sejarah lahirnya program ini tidak boleh diabaikan.

Di pihak lain, PPP, partai yang mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, melalui Ketua DPP Achmad Baidowi, juga menyuarakan pandangan serupa. "Dana Abadi Pesantren bukanlah program baru, melainkan hasil dari UU 18/2019 tentang Pesantren yang merupakan usulan dari Fraksi PPP," ujar Baidowi. Dia merinci alokasi anggaran dari Dana Abadi Pendidikan, termasuk Rp250 miliar pada tahun 2023 untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pesantren.

Kontroversi ini semakin meningkat setelah Gibran Rakabuming mencantumkan program dana abadi pesantren dalam platform politiknya saat mendaftar sebagai calon wakil presiden di KPU. Meskipun Prabowo Subianto telah mendukungnya, PKB dan PPP bersatu untuk mengingatkan publik bahwa program tersebut adalah hasil dari perjuangan dan kebijakan nasional yang ada sebelumnya. Pertarungan politik yang semakin sengit memperlihatkan bagaimana klaim dan rebutan kebijakan publik menjadi salah satu fokus dalam pemilihan presiden mendatang. Bagaimana ketegangan ini akan berlanjut dan bagaimana hal ini akan memengaruhi dinamika politik nasional, masih menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab oleh pemilih Indonesia dalam waktu mendatang.