PDIP Resmi Pecat Bobby Nasution sebagai Kader

Mahadaya' Jakarta - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Medan telah mengeluarkan surat pemecatan terhadap Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang juga menantu Presiden Joko Widodo. Pemecatan ini dilakukan karena Bobby dianggap melanggar etika dan disiplin anggota partai dengan mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, yang tidak sesuai dengan arahan partai. Surat pemecatan, yang dikeluarkan pada 10 November, menegaskan bahwa Bobby Nasution tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDI Perjuangan. Sebelumnya, Bobby telah memberikan klarifikasi kepada Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai pada 6 November, namun tidak mematuhi arahan partai. Pemecatan ini menyoroti perbedaan pandangan politik di internal PDIP terkait Pilpres mendatang.

Dalam surat pemecatan, ditegaskan bahwa Bobby Nasution dianggap melanggar aturan partai karena mendukung capres dan cawapres dari partai lain, yang merupakan tindakan tidak sesuai dengan arahan partai. Keputusan ini disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua DPC PDIP Kota Medan, Hasyim, dan Sekretaris, Roby Barus, pada 10 November. Bobby dinilai tidak mematuhi arahan partai setelah memberikan klarifikasi pada 6 November terkait dukungannya terhadap pasangan Prabowo-Gibran. Surat pemecatan juga menyoroti fakta bahwa Bobby belum mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) dan surat pengunduran diri, meskipun diberi waktu tiga hari oleh partai.

Kasus pemecatan ini mencerminkan adanya ketegangan dan perbedaan pandangan di dalam PDIP, yang merupakan partai pendukung pemerintah. Dukungan terhadap pasangan Prabowo-Gibran oleh Bobby Nasution, sekaligus menantu Presiden Joko Widodo, menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas internal partai. Pemecatan seorang kader yang memiliki kedekatan keluarga dengan Presiden menunjukkan bahwa PDIP tetap meneguhkan disiplin partai dan kesetiaan terhadap arahan partai.

Bobby Nasution sebelumnya memimpin deklarasi dukungan Barisan Pengusaha Pejuang untuk pasangan Prabowo-Gibran di Djakarta Theater, Jakarta, pada 8 November. Bobby yang juga menjabat sebagai ketua umum organisasi tersebut, mengabaikan petunjuk partai dan mendukung pasangan dari partai yang bukan PDIP. Keputusan ini mendorong partai untuk mengambil tindakan tegas dengan memberikan waktu tiga hari kepada Bobby untuk mengembalikan KTA dan menyampaikan surat pengunduran diri.

Pemecatan Bobby Nasution dapat memiliki dampak politik yang signifikan, terutama dalam konteks Pilpres 2024. Perpecahan di internal partai pemerintah dapat mempengaruhi kohesi dan kekuatan politik PDIP. Keputusan PDIP untuk memecat salah satu kader paling terkenal di level lokal ini dapat merangsang diskusi lebih lanjut tentang arah dan pandangan politik partai, serta strategi mendukung kandidat di tingkat nasional.

Pemecatan Bobby Nasution oleh PDIP Kota Medan menjadi pemberitaan yang mencuat dalam kancah politik Indonesia. Kasus ini menyoroti kompleksitas politik di internal partai, menampilkan ketegangan antara disiplin partai dan kebebasan berpendapat. Dengan Pilpres 2024 semakin mendekat, peristiwa ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana dinamika politik di PDIP akan memengaruhi peta politik nasional.