Mahfud MD Dapat Kunjungan Koalisi Sipil, Bahas Isu Pilpres dan Menerima Usulan Pemakzulan Jokowi

Mahadaya' Jakarta - Pada Selasa (9/1), Menko Polhukam dan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menjadi tuan rumah bagi 22 anggota koalisi masyarakat sipil di kantor Kemenko Polhukam. Pertemuan tersebut menjadi panggung bagi pembahasan serius terkait dugaan kecurangan pada Pemilu dan Pilpres 2024.

Tokoh-tokoh penting dalam koalisi, seperti Faizal Assegaf, Marwan Batubara, dan Letjen Purn Suharto, menyampaikan ketidakpercayaan mereka terhadap jalannya pemilu. Mereka menghadirkan sejumlah keluhan kepada Mahfud, menyoroti kecurigaan mereka terhadap berbagai insiden yang terjadi selama proses pemilihan.

Dalam konferensi pers setelah pertemuan, Mahfud menyatakan bahwa pihak koalisi meminta Kemenko Polhukam untuk mengambil tindakan. Namun, dia menjelaskan bahwa desk pemilu di kantornya hanya berperan sebagai pemantau dan pencatat, bukan sebagai lembaga penegak hukum. Mahfud menegaskan bahwa laporan yang diterima oleh desk pemilu akan diserahkan kepada lembaga yang berkompeten seperti Bawaslu, KPU, atau DKPP untuk penanganan lebih lanjut.

Di sisi lain, pertemuan ini tidak hanya membahas isu kecurangan pemilu. Para anggota koalisi juga mengajukan usulan menarik, yaitu pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Mereka berpendapat bahwa pemilu seharusnya dilakukan tanpa adanya presiden. Namun, Mahfud dengan tegas menegaskan bahwa kewenangan pemakzulan presiden sepenuhnya berada di tangan DPR. Dia menekankan bahwa Kemenko Polhukam tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam proses pemakzulan dan mengarahkan para tokoh koalisi untuk membawa usul tersebut langsung ke DPR.

Dengan isu-isu menarik ini, masalah kecurangan pemilu dan usulan pemakzulan presiden menjadi sorotan publik. Bagaimana pihak-pihak terkait akan menanggapi dan menindaklanjuti, tetap menjadi pertanyaan besar yang menarik untuk diikuti dalam perkembangan politik tanah air.