Kontroversi Pilpres 2024: PDIP Minta Gibran Mundur, Etika Politik Kembali Diperdebatkan

Mahadaya' jakarta - Atmosfer politik Tanah Air kembali memanas ketika Ahmad Basarah, Ketua DPP PDIP dan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, memberikan sorotan tajam kepada Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan Basarah, yang menegur Gibran karena menerima pinangan cawapres dari Prabowo Subianto di Pilpres 2024 di luar keputusan partai, memunculkan pertanyaan mengenai etika politik dalam internal partai.

Basarah menilai bahwa tindakan Gibran, anak sulung Presiden Joko Widodo, untuk mencalonkan diri sebagai cawapres Prabowo di luar pilihan PDIP adalah langkah yang keluar dari garis partai. Dalam acara temu relawan di GBK, Jakarta, Basarah dengan tegas menyatakan, "Maka setelah dia mengambil sikap mengambil keluar dari aturan resmi partai, yang tersisa dari Mas Gibran itu adalah sebuah etika politik, harusnya dia mengundurkan diri secara resmi."

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun, telah mengkonfirmasi bahwa status keanggotaan Gibran di PDIP telah berakhir setelah pendaftaran resminya sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Maju. Meski PDIP tidak mempermasalahkan keputusan Gibran, Basarah dan sejumlah elite PDIP lainnya menegaskan pentingnya memahami aturan main dalam organisasi, terutama di tingkat partai politik.

Namun, Gibran, tanpa ragu, menjawab kritik tersebut. Dia menyatakan bahwa statusnya sudah jelas sebagai cawapres Prabowo. "Itu sudah klir lho, sudah klir," ucap Gibran dengan mantap di RSPAD Jakarta. Meski menyadari potensi dicap sebagai pengkhianat, dia tampaknya telah mantap dengan keputusannya. "Enggak apa-apa, itu enggak apa-apa," tambahnya.

Sementara itu, masyarakat menunggu apakah Gibran akan mengikuti saran Basarah dan mengundurkan diri secara resmi dari PDIP. Pertanyaan besar mengenai integritas politik dan loyalti terhadap partai yang pernah membawanya ke panggung politik nasional tetap menggantung, menciptakan dinamika menarik dalam perjalanan menuju Pilpres 2024.