Ahmad Basarah: Keputusan Gibran di Luar Garis Partai, Pengunduran Diri Menjadi Solusi
PDIP: Gibran Diingatkan Aturan Main, Pengunduran Diri Jadi Sikap Etis
Mahadaya' jakarta - Perhelatan Pilpres 2024 semakin memanas dengan keputusan kontroversial Gibran Rakabuming Raka, kader PDIP, yang menerima pinangan menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Pernyataan keras datang dari Ahmad Basarah, Ketua DPP PDIP dan Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Dalam sebuah acara temu relawan di GBK, Basarah dengan tegas mengingatkan Gibran akan etika politik dan menyatakan bahwa langkah Gibran yang melanggar keputusan partai memerlukan tindakan resmi: pengunduran diri dari PDIP.
Basarah menegaskan bahwa dengan menerima tawaran dari Prabowo, Gibran telah melanggar garis keputusan partai yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. "Maka ketika Mas Gibran mengambil pilihan lain, yaitu mencalonkan dirinya sebagai cawapres bertentangan dengan garis keputusan politik partai, maka dengan sendirinya dia keluar dari aturan main kepartaian itu," ujar Basarah.
Meski PDIP telah menyatakan bahwa status keanggotaan Gibran di partai telah berakhir, Basarah menunggu tindakan itikad baik dari Gibran untuk mundur secara resmi. "Kita lihat bagaimana etika politik Mas Gibran saat dia mengambil keputusan yang berbeda dari garis-garis politik resmi partai," tambah Basarah.
Sebelumnya, Gibran telah merespons pernyataan PDIP dengan tenang. Ia menyatakan bahwa status keanggotaannya sudah jelas setelah resmi mendaftar ke KPU sebagai cawapres Prabowo Subianto. Meski menyadari akan diberi cap sebagai pengkhianat oleh PDIP, Gibran tampak tegar dengan keputusannya. "Enggak apa-apa, itu enggak apa-apa," ucap Gibran.
Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun, juga mengonfirmasi bahwa keanggotaan Gibran di PDIP telah berakhir setelah mendaftar sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Maju. Namun, PDIP tidak ingin memperpanjang polemik dan memilih untuk melanjutkan perjuangan politiknya dengan kader-kader yang setia pada partai.
Kasus ini semakin menambah panas persaingan politik menjelang Pilpres 2024, sementara publik menanti dengan antusias perkembangan selanjutnya dari konflik internal yang melibatkan nama besar dalam politik Indonesia.
What's Your Reaction?