Heru Budi Santai Hadapi Tuntutan Pemecatan dari Ahmad Sahroni Terkait KJMU: Sukses Jakarta untuk Indonesia

Mahadaya' Jakarta - Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menunjukkan sikap santai dalam menghadapi tuntutan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, yang meminta Presiden Joko Widodo mencopotnya dari jabatannya sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Tuntutan tersebut muncul menyusul polemik terkait pemutusan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) oleh Pemprov DKI Jakarta.

Heru Budi Hartono, yang dihadapkan pada tuntutan tersebut saat menjalankan tugasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/3), hanya memberikan tanggapan singkat dengan mengucapkan slogan DKI Jakarta kepada awak media. Dalam suasana yang tampak santai, Heru kemudian meninggalkan tempat tersebut sambil tersenyum.

Sebelumnya, Ahmad Sahroni telah menegaskan perlunya tindakan tegas dari Presiden Jokowi untuk mencopot Heru Budi Hartono dari jabatannya sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Sahroni menilai keputusan pemutusan KJMU secara sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai tindakan yang fatal dan tidak berperikemanusiaan.

Menanggapi tuntutan tersebut, Sahroni menegaskan bahwa langkah yang diambil oleh Pj Gubernur Heru tidak sejalan dengan semangat dan arahan yang telah ditekankan oleh Presiden Jokowi, yang selalu mengedepankan kepentingan rakyat. Terlebih lagi, kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan masalah pendidikan, yang seharusnya menjadi prioritas utama.

Sahroni juga menyoroti dampak negatif dari pemutusan KJMU terhadap akses pendidikan, terutama bagi masyarakat kecil di Jakarta. Ia menyatakan keprihatinannya atas nasib para penerima KJMU yang harus menghadapi ketidakpastian dalam melanjutkan pendidikan mereka.

Sebagai respons atas tuntutan tersebut, Sahroni meminta agar Heru Budi Hartono tidak lagi membuat kebijakan yang merugikan hak-hak masyarakat kecil. Ia menekankan perlunya memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Dengan penuh harap, Sahroni berujar bahwa ia berharap Heru dapat mendengarkan suara hati nuraninya dan mengembalikan hak para penerima KJMU yang telah dicabut secara sepihak.

Polemik seputar KJMU telah menjadi perhatian publik karena banyak mahasiswa penerima yang mengalami pembatalan beasiswa secara tiba-tiba. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kesulitan mereka dalam melanjutkan pendidikan tinggi.

KJMU merupakan program beasiswa yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada siswa SMA/MA/SMK sederajat kelas 12 untuk meneruskan pendidikan tinggi. Program ini ditujukan untuk calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan diploma atau sarjana (Jenjang D3, D4, dan S1) sampai selesai dan tepat waktu.

Dalam suasana yang penuh ketegangan, Heru Budi Hartono menghadapi tuntutan untuk mengambil tindakan tegas terkait KJMU. Meskipun demikian, ia memilih untuk menunjukkan sikap santai dan menyampaikan pesan positif tentang suksesnya Jakarta untuk Indonesia. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam situasi yang sulit.