Hasto Mendorong Pembentukan Komite Independen untuk Audit Hasil Survei Pilpres 2024

Mahadaya' Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei yang dirilis oleh beberapa lembaga survei menjelang Pilpres 2024. Usulan ini muncul sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran PDIP tentang upaya mempengaruhi opini publik terkait Pilpres 2024 melalui lembaga survei.

"Jadi, diusulkan agar dibentuk komite independen, mungkin dari kalangan akademisi, untuk mengaudit hasil-hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kualitas demokrasi," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).

Hasto menyatakan bahwa melalui audit tersebut, dapat teridentifikasi lembaga survei mana yang menggunakan metodologi dengan benar. "Dari segi perizinan, juga mungkin terjadi intervensi di daerah-daerah yang dijadikan tempat responden yang kemudian diintervensi terlebih dahulu," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, politikus PDIP Aria Bima mengakui adanya upaya untuk membentuk opini bahwa Pilpres mendatang akan berlangsung dalam satu putaran. Aria menyatakan bahwa PDIP telah berkomunikasi dengan tim pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), terkait hal ini.

"Jika komunikasi tersebut terkait dengan putaran, saya bersama teman-teman Komisi VI dari 01, memang melihat adanya desain untuk membentuk opini satu putaran," ujar Aria. "Jadi, kami perhatikan dengan cermat ada lembaga survei yang diharapkan menghasilkan data satu putaran. Hal ini perlu kita periksa lebih lanjut."

Menurutnya, lembaga-lembaga survei seharusnya dipertemukan untuk menguji proses pelaksanaan survei secara akademis. "Maka, arahnya menuju pembentukan opini satu putaran melalui lembaga survei itu tampak jelas, sehingga satu putaran yang dibuat oleh lembaga survei," katanya.

TKN Prabowo Merespon Menanggapi usulan PDIP, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menyambut baik ide pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei. Nusron menyarankan agar ahli dari negara lain atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diundang untuk mengaudit lembaga survei tersebut.

"Silakan saja jika ingin membentuk komite independen, kalau perlu undang ahli dari Amerika atau dari PBB, tidak masalah. Panggil ahli dari Amerika, PBB, Harvard, atau dari mana pun," kata Nusron di Media Centre TKN, Jakarta Selatan, Selasa (2/1) malam.

Menurutnya, semakin banyak pihak yang melakukan audit, TKN akan semakin senang karena hasil survei akan semakin kredibel. "Semakin kredibel dan hasilnya semakin jelas, silakan. Silakan mau membentuk komite audit atau dari mana pun, silakan," ujarnya.

Meskipun menyambut baik ide tersebut, Nusron menyamakan hasil survei dengan diagnosis penyakit. Jika hasil diagnosis kurang baik, menurutnya, perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki kesehatan, bukan mengaudit dokter.

"Ibarat penyakit, kalau penyakitnya sembuh, bagus, alhamdulillah. Kalau memang hasilnya kurang baik, tinggal kita perbaiki kesehatan, jangan kemudian menyalahkan dokternya, ibarat survei itu seperti dokter, masa kemudian dokternya diaudit," katanya.