Hasto Mendorong Pembentukan Komite Independen untuk Mengaudit Hasil Survei Pilpres 2024

Mahadaya' Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei menjelang Pilpres 2024. Usulan ini muncul sebagai tanggapan terhadap dugaan PDIP tentang upaya memengaruhi opini terkait Pilpres 2024 melalui lembaga survei.

"Hari ini diusulkan untuk membentuk komite independen, mungkin dari kalangan akademisi, untuk mengaudit hasil-hasil survei karena ini berkaitan dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kualitas demokrasi," ungkap Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).

Hasto menyatakan bahwa melalui audit tersebut, akan terlihat lembaga survei mana yang menggunakan metodologi dengan benar. "Dari aspek perizinan, juga dimungkinkan adanya intervensi di daerah-daerah yang menjadi tempat responden yang kemudian diintervensi terlebih dahulu," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, politisi PDIP Aria Bima mengakui adanya upaya untuk membentuk opini bahwa pilpres mendatang akan berlangsung satu putaran. Aria menyebut PDIP telah berkomunikasi dengan tim pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) terkait hal tersebut.

"Kalau komunikasi yang terkait dengan putaran, saya dengan teman-teman Komisi VI dari 01, memang melihat ada satu desain untuk membentuk opini satu putaran," ujar Aria. "Jadi kami melihat ada lembaga survei yang diharapkan hasil-hasil itu satu putaran. Kita cermati betul," tambahnya.

Ia berpendapat bahwa seharusnya lembaga survei tersebut dipertemukan satu sama lain untuk menguji proses pelaksanaan survei secara akademis. "Nah, mengarah membentuk opini satu putaran lewat lembaga survei itu tampak jelas, sehingga satu putaran yang dibuat oleh lembaga survei," katanya.

TKN Prabowo memberikan tanggapan Menanggapi usulan PDIP, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menyambut baik ide pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei. Nusron menyarankan jika perlu, ahli dari negara lain atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat diundang untuk mengaudit lembaga survei tersebut.

"Silakan saja membentuk komite independen, kalau perlu panggil ahli dari Amerika atau dari PBB, tidak masalah. Panggil ahli dari Amerika, PBB, Harvard, atau dari mana saja untuk itu," kata Nusron di Media Centre TKN, Jakarta Selatan, Selasa malam (2/1).

Menurutnya, semakin banyak pihak yang melakukan audit, TKN akan semakin senang karena hasil survei akan semakin kredibel. "Semakin kredibel dan hasilnya semakin jelas, silakan. Silakan mau membuat komite audit atau dari mana pun, silakan," katanya.

Meskipun bersedia, Nusron menyatakan bahwa hasil survei ibarat diagnosa penyakit. Jika hasil diagnosa kurang baik, menurutnya diperlukan upaya untuk memperbaiki kesehatan, bukan mengaudit dokter.

"Ibarat penyakit, kalau penyakitnya sembuh, bagus ya alhamdulillah. Kalau memang hasil kurang bagus, tinggal kita perbaiki kesehatan, jangan kemudian menyalahkan dokternya, ibarat survei itu kan seperti dokter, masa kemudian dokternya mau diaudit," jelasnya.