Aksi Massa di DPR: Desakan Penyelamat Demokrasi Indonesia Hadapi Kecurangan Pemilu

Mahadaya' Jakarta - Dalam sebuah aksi protes yang memenuhi jalan-jalan dekat kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta pada hari ini, ribuan warga dari berbagai lapisan masyarakat berkumpul untuk mengecam dugaan kecurangan dalam pemilu yang baru-baru ini diadakan. Dipimpin oleh Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi, aksi bertajuk 'Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia' ini menuntut tindakan dari pemerintah untuk menegakkan keadilan dan transparansi dalam proses demokrasi.

Salah satu koordinator aksi, Meri, yang berbicara kepada wartawan, menyatakan bahwa lebih dari 1.000 orang telah bergabung dalam demonstrasi tersebut. Mereka berasal dari berbagai sektor masyarakat, termasuk mahasiswa, buruh, aktivis, dan akademisi. Meskipun tidak merinci nama-nama tokoh yang terlibat, Meri menegaskan bahwa ada 15 tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi tersebut, termasuk penolakan terhadap hasil pemilu yang diduga curang dan mendesak DPR untuk menyelidiki kecurangan tersebut.

Aksi ini menarik perhatian karena bertepatan dengan rapat paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 yang diadakan oleh DPR hari ini. Keberadaan massa di depan gedung DPR menjadi sorotan utama, sementara para anggota DPR terlihat berdatangan untuk menghadiri rapat.

Setelah dilaksanakannya pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari lalu, muncul banyak kecurigaan terkait dugaan kecurangan. Salah satu isu yang mencuat adalah terkait dengan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD juga telah menyuarakan kecurigaan terhadap hasil pemilu, berdasarkan data dari Sirekap dan quick count beberapa lembaga survei.

Dalam suasana yang terus memanas menjelang pemilihan, aksi massa ini menunjukkan bahwa kekhawatiran akan integritas pemilu adalah isu yang mendesak dan perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi Indonesia.