TKN Prabowo-Gibran Merespons Tantangan, Siapkan Ahli PBB untuk Audit Survei Pilpres 2024

Mahadaya' Jakarta - Kontroversi seputar hasil survei Pilpres 2024 semakin memanas dengan munculnya usulan dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait audit independen terhadap lembaga survei. Merespons hal ini, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, memberikan tanggapan menarik yang mengundang perhatian.

Nusron Wahid dari TKN Prabowo-Gibran menyambut baik usulan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei Pilpres 2024. Bahkan, Nusron menambahkan bahwa mereka bersedia memanggil ahli dari luar negeri atau Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk memastikan keobjektifan audit tersebut.

"Dengan senang hati, kita bisa membentuk komite independen, bahkan bisa memanggil ahli dari Amerika, PBB, atau dari institusi terkemuka seperti Harvard. Semakin banyak pihak yang mengaudit, semakin kredibel hasil survei tersebut," ungkap Nusron di Media Centre TKN, Jakarta Selatan, Selasa (2/1) malam.

Terkait dengan usulan audit, Nusron menegaskan bahwa TKN akan menyambut dengan senang hati pembentukan komite audit atau pihak eksternal lainnya. Baginya, semakin banyak pihak yang terlibat dalam pengaudit-an, semakin jelas dan kredibel hasil survei tersebut.

Meskipun TKN bersedia melakukan audit, Nusron menggunakan analogi penyakit untuk menjelaskan bahwa hasil survei seharusnya dianggap sebagai diagnosa penyakit. Jika hasilnya kurang memuaskan, langkah yang diambil seharusnya adalah memperbaiki "kesehatan" (perbaikan metodologi survei), bukan menyalahkan "dokter" (lembaga survei).

"Ibarat penyakit, kalau penyakitnya itu sembuh, bagus ya alhamdulillah. Kalau memang hasil kurang bagus, tinggal kita perbaiki kesehatan, jangan kemudian menyalahkan dokternya, ibarat survei itu kan kayak dokter, masa kemudian dokternya mau diaudit," paparnya.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto dari PDIP mengusulkan pembentukan komite independen dari kalangan perguruan tinggi untuk mengaudit hasil survei. Tujuannya adalah untuk memastikan kualitas demokrasi dan mengevaluasi metodologi yang digunakan oleh lembaga survei.

Kontroversi seputar hasil survei Pilpres 2024 ini semakin menarik perhatian masyarakat, sementara TKN Prabowo-Gibran memastikan keterbukaan dan transparansi dengan mengundang ahli dari tingkat internasional untuk mengevaluasi dan mengaudit lembaga survei yang terlibat. Hal ini juga menjadi sorotan karena memberikan sinyal penting terkait integritas dan keberlanjutan proses demokrasi di Indonesia.