Timnas AMIN Minta Saksi Tolak Hasil Rekapitulasi Suara Pilpres: Langkah Kontroversial Menuju Keadilan?

Mahadaya' Jakarta - Dalam suasana pasca-Pilpres yang masih memanas, Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) telah mengambil langkah kontroversial dengan meminta para saksi pasangan calon AMIN untuk menolak hasil rekapitulasi perolehan suara. Keputusan ini telah menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat dan politisi.

Sudirman Said, salah satu co-captain Timnas AMIN, mengungkapkan bahwa instruksi ini telah diberikan kepada semua saksi di berbagai tingkat, dengan tujuan untuk menolak hasil rekapitulasi yang dianggap tidak adil. "Kami akan menolak hasil tersebut dan menyampaikan hal ini dalam proses selanjutnya," ujar Sudirman di Melawai, Jakarta.

Meskipun alasan di balik instruksi ini tidak dijelaskan secara rinci, Sudirman memastikan bahwa Timnas AMIN sedang menyiapkan berbagai langkah teknis untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, berbagai bahan yang disiapkan oleh Timnas AMIN juga dapat digunakan untuk mendukung pengajuan hak angket.

Reaksi terhadap langkah Timnas AMIN ini beragam. Sebagian menganggapnya sebagai upaya untuk mencari keadilan dalam proses pemilu yang dianggap bermasalah, sementara yang lain menyebutnya sebagai tindakan yang merugikan demokrasi dan proses hukum.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menghapus grafik data hasil penghitungan suara nasional untuk Pilpres dan Pileg 2024 di Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap). Publik kini harus melakukan pemeriksaan manual dengan memeriksa dokumen C Hasil untuk mengetahui perolehan suara sementara.

Sebelum dihapus, data terakhir menunjukkan bahwa Prabowo-Gibran memimpin dengan perolehan suara yang signifikan. Namun, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) berada di peringkat kedua, diikuti oleh pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dengan situasi politik yang semakin tegang, langkah Timnas AMIN ini menambah kompleksitas dan ketegangan dalam proses pascapemilu. Bagaimanapun, pertanyaan yang muncul adalah apakah langkah tersebut akan membawa keadilan yang diharapkan ataukah hanya akan memperdalam polarisasi di tengah masyarakat.