Tim Anies Sebut WIKA dan Waskita Rugikan Negara, Kerugian Capai Rp150 Triliun

Mahadaya' Jakarta - Tim Kampanye Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (TKN AMIN) Wijayanto Samirin mengungkapkan bahwa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk menjadi sorotan karena diduga menyebabkan kerugian besar bagi pemerintah Indonesia. Dalam sebuah Dialog Arah Kebijakan Investasi dan Pasar Modal bersama Apindo di Jakarta pada Senin (8/1), Wijayanto menyatakan bahwa nilai perusahaan atau Enterprise Value (EV) kedua BUMN tersebut mencapai Rp150 triliun.

Wijayanto menyoroti pentingnya evaluasi pemerintah terhadap BUMN yang berbentuk Tbk, khususnya dalam konteks EV. Menurutnya, keberhasilan BUMN harus dilihat tidak hanya dari laporan keuangan, tetapi juga dari dampaknya terhadap perekonomian negara.

"Kalau saya pemerintah, saya pemegang saham, saya akan melihat betul EV itu sehingga apa yang dilakukan BUMN-BUMN tersebut jangan sampai mencederai prinsip good governance," ujarnya.

Wijayanto juga menekankan agar BUMN tidak menutup peran swasta dan seharusnya mendorong swasta untuk lebih berkontribusi dalam pembangunan. Dia juga mendukung agar BUMN melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mendukung pertumbuhan pasar modal.

Pernyataan ini muncul setelah dugaan manipulasi laporan keuangan di Waskita dan WIKA diungkapkan oleh Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Kartika menyatakan bahwa kedua BUMN tersebut selalu melaporkan keuntungan dalam laporan keuangannya, meskipun cash flow perusahaan tidak pernah positif.

Menteri BUMN Erick Thohir telah merespons situasi ini dengan memanggil direksi Waskita Karya dan WIKA untuk membahas kelanjutan transformasi bisnis perusahaan. Erick menjelaskan bahwa pembahasan ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan roadmap guna melanjutkan program transformasi bisnis di kedua BUMN tersebut.

Sebagai tambahan, Wijayanto menekankan bahwa BUMN Tbk juga harus menjadi contoh dalam penerapan good corporate governance (GCG) bagi emiten lain. Dalam konteks ini, dia menyatakan kekhawatirannya jika pemegang saham negara bersikap seenaknya, hal ini dapat menciderai kepercayaan dan prinsip tata kelola yang baik.

Dengan dugaan skandal keuangan dan tindakan yang merugikan negara, kini pemerintah dan publik menantikan langkah-langkah konkret dari BUMN tersebut dan respons pemerintah untuk memastikan keberlanjutan transformasi bisnis dan prinsip tata kelola yang baik.