Skandal Keuangan WIKA dan Waskita Picu Kerugian Negara Rp150 Triliun, TKN Anies Minta Evaluasi Mendalam
BUMN WIKA dan Waskita terlibat dalam skandal keuangan dengan nilai perusahaan mencapai Rp150 triliun
Mahadaya' Jakarta - Tim Kampanye Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (TKN AMIN) Wijayanto Samirin mengungkapkan bahwa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk telah menyebabkan kerugian signifikan bagi pemerintah sebesar Rp150 triliun. Dalam Dialog Arah Kebijakan Investasi dan Pasar Modal bersama Apindo di Jakarta, Wijayanto menyoroti perlunya pemerintah sebagai pemegang saham untuk memahami nilai perusahaan atau enterprise value (EV) dalam konteks BUMN berbentuk Tbk.
"Kerugian yang ditimbulkan oleh WIKA dan Waskita sangat besar. Nilai perusahaan keduanya mencapai Rp150 triliun, namun sepertinya belum mendapatkan perhatian yang seharusnya," ujarnya.
Wijayanto menegaskan pentingnya evaluasi yang mendalam terhadap BUMN, khususnya WIKA dan Waskita, agar tidak merugikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance). Dia juga menyoroti perlunya peran sektor swasta yang lebih besar dalam pembangunan, dan mendorong agar BUMN melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mendukung pertumbuhan pasar modal.
"Kita perlu memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh BUMN tidak merugikan prinsip good governance, dan swasta juga harus diberikan ruang untuk lebih berkontribusi dalam pembangunan," tambahnya.
Sebelumnya, terungkap adanya dugaan manipulasi laporan keuangan di WIKA dan Waskita. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan bahwa meskipun keduanya selalu melaporkan keuntungan, cash flow perusahaan tidak pernah positif.
Pemerintah langsung merespons dengan pemanggilan direksi Waskita Karya dan WIKA oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Pertemuan ini diadakan untuk membahas kelanjutan transformasi bisnis perusahaan dan merumuskan langkah-langkah strategis dalam bentuk roadmap.
Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pihak BUMN terkait, skandal keuangan ini semakin menjadi sorotan publik, menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas perusahaan dan menuntut tindakan tegas dari pemerintah. Situasi ini juga dapat mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan pasar modal di Indonesia.
What's Your Reaction?
