TikTok Dihadapkan pada Tantangan: Pemerintah Pertimbangkan Konsistensi dan Kepentingan Investasi dalam Penegakan Aturan

Mahadaya' Jakarta - Pemerintah Indonesia berada dalam dilema yang rumit terkait nasib TikTok di negara tersebut. Meskipun platform media sosial ini terus melanggar aturan perdagangan terkait pemisahan media sosial dan e-commerce, pemerintah masih enggan mencabut izinnya. Keputusan ini memunculkan pertanyaan yang mendesak tentang konsistensi penegakan hukum dan kepentingan investasi yang besar di balik layanan tersebut.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyoroti masalah ini dengan jelas. Dia menekankan bahwa meskipun TikTok masih melanggar aturan yang ditetapkan dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023, yang menetapkan perizinan berusaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik, pemerintah belum bertindak tegas karena pertimbangan-pertimbangan penting.

Salah satu pertimbangan utama adalah kepentingan investasi yang besar. TikTok menjadi rumah bagi sejumlah besar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pembeli, yang menjadi aset penting dalam perekonomian negara. Pemerintah berharap dapat mengajak TikTok untuk mematuhi aturan yang ditetapkan, mengingat pentingnya kontribusi platform tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun, tantangan konsistensi dalam penegakan hukum juga menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Teten memperingatkan bahwa jika pemerintah tidak konsisten dalam menegakkan aturan, hal tersebut dapat merusak kredibilitas sistem hukum negara.

Selain itu, terdapat juga kekhawatiran terkait perlindungan pelaku usaha kecil dan menengah. Pemerintah ingin memastikan bahwa aturan yang diberlakukan tidak memberatkan UMKM, terutama dalam hal penetapan harga. TikTok Shop, yang merupakan bagian dari platform, melibatkan banyak pedagang yang menjual produk lokal. Pemerintah harus memastikan bahwa aturan yang ada tidak merugikan mereka.

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, pemerintah berusaha untuk menemukan keseimbangan antara penegakan aturan, menjaga kepentingan investasi, dan melindungi pelaku usaha kecil dan menengah. Meskipun TikTok masih melanggar aturan, upaya-upaya ini mencerminkan kompleksitas dalam mengelola platform digital yang memiliki dampak besar pada ekonomi dan masyarakat.