Perbaikan 'Jalur Neraka' Parung Panjang Bogor: Kementerian PUPR Ungkap Rencana Terang Benderang untuk Mengatasi Kecelakaan Fatal

Mahadaya' Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah kepemimpinan Basuki Hadimuljono mengungkapkan rencana terang benderang untuk mengatasi 'jalur neraka' di Parung Panjang, Bogor, yang telah menelan korban jiwa. Jalur ini telah menjadi perhatian serius setelah sejumlah kecelakaan fatal melibatkan truk-truk pengangkut hasil tambang yang melintasi jalan umum.

Juru Bicara Menteri PUPR, Endra S. Atmawidjaja, dalam konferensi pers di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, pada Jumat (2/2), menjelaskan bahwa penanganan 'jalur neraka' tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, upaya perbaikan harus dimulai dari Pemprov Jabar dengan mengusulkan pembangunan jalur khusus bagi truk tambang kepada pemerintah pusat.

Menurut Endra, langkah pertama adalah mengajukan usulan pembangunan jalur khusus untuk tambang, yang akan dibahas dalam instruksi presiden (inpres) terkait pengembangan jalan di daerah pada tahun 2024. Pendapat senada disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, yang menekankan pentingnya penanganan khusus terlebih dahulu pada jalur truk tambang sebelum memulai perbaikan 'jalur neraka' yang rusak.

Hedy menyebut bahwa Pemprov Jabar telah memiliki strategi perbaikan dengan membuat jalur khusus truk tambang terlebih dahulu. Namun, ia juga mengingatkan bahwa perbaikan dapat mengganggu lalu lintas dan memicu kemacetan lebih tinggi jika tidak diatur dengan baik.

Kementerian PUPR berharap adanya pendekatan holistik dalam penanganan 'jalur neraka' di Parung Panjang. Setelah pembangunan jalur khusus, pemerintah pusat akan membantu dalam cost sharing untuk perbaikan jalan provinsi yang rusak di Parung Panjang.

Dalam catatan Satuan Lalu Lintas Polres Bogor, selama tahun 2023, telah terjadi 12 kecelakaan fatal yang menelan korban jiwa di 'jalur neraka' Parung Panjang, mulai dari awal Januari hingga 19 Desember 2023. Data ini menunjukkan urgensi penanganan segera atas kondisi jalur tersebut untuk menghindari kerugian lebih lanjut.

Kendati demikian, proses perbaikan 'jalur neraka' ini tetap memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta dukungan penuh dari semua pihak terkait untuk mewujudkan solusi yang berkelanjutan dan mencegah terulangnya kecelakaan yang merenggut nyawa.