Skandal Rekaman Pejabat di Batubara Terkait Pilpres 2024: Bantahan Keras dari Kajari, Polisi, dan TNI

Mahadaya' Jakarta - Sebuah rekaman percakapan diduga melibatkan pejabat di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, yang memberikan arahan untuk memenangkan pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilpres 2024, menjadi viral di media sosial. Rekaman tersebut diunggah oleh akun @nasionalcorruption di platform TikTok pada Minggu (14/1).

Dalam rekaman tersebut, terdengar suara-suara yang diduga merupakan Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kajari di Batubara, membahas persiapan Pilpres 2024. Mereka memberikan arahan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 di tingkat desa dan mengalokasikan dana desa sebesar Rp100 ribu untuk kepentingan Pilpres 2024. Rekaman juga mencakup pembicaraan terkait penggunaan dana desa untuk keperluan operasional pejabat di daerah tersebut selama Pilpres.

Namun, pejabat-pejabat yang disebut dalam rekaman tersebut, seperti TNI, Kapolres Batubara, Mabes Polri, hingga Kejaksaan Agung, bersama-sama membantah kebenaran rekaman tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Batubara, Amru Siregar, menegaskan bahwa rekaman tersebut adalah fitnah dan hoaks, merugikan nama baiknya. Ia mendesak penyebar video untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.

Begitu juga dengan Kapolres Batubara, AKBP Taufiq Hidayat Thayeb, yang menyatakan bahwa rekaman itu adalah hoaks. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Polda Sumatera Utara dan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko telah melakukan penelusuran terkait rekaman audio tersebut dan menyatakan bahwa itu tidak benar atau hoaks. Mereka menekankan bahwa Polri tetap netral dalam Pemilu 2024 dan berkomitmen untuk memastikan kelancaran proses demokratis.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Nugraha R Gumilar, juga memberikan bantahan keras. Ia menegaskan bahwa Forkopimda Batubara tidak pernah menyampaikan ucapan seperti yang terdengar dalam rekaman percakapan tersebut.

Ketua Bawaslu Sumut, M. Aswin Diapari Lubis, mengaku telah mendengar kabar viral tersebut dan telah memerintahkan jajaran Bawaslu Batubara untuk melakukan penelusuran awal. Hasil penelusuran akan dikaji lebih lanjut.

Semakin mendekati pemungutan suara Pemilu dan Pilpres 2024, kekhawatiran terkait netralitas aparat menjadi sorotan. Sebelumnya, juga terdapat laporan dugaan ketidaknetralan aparat di beberapa daerah menjelang Pemilu dan Pilpres 2024. Hal ini mengingatkan pentingnya menjaga netralitas aparat guna memastikan proses demokratis berlangsung secara adil dan transparan.