Ketidaknetralan Pejabat di Batubara? Bantahan Kajari, Polisi, TNI Terkait Rekaman Kontroversial Pilpres 2024

Rekaman kontroversial di Batubara menggambarkan dugaan dukungan pejabat untuk Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024

Jan 15, 2024 - 12:33
 0
Ketidaknetralan Pejabat di Batubara? Bantahan Kajari, Polisi, TNI Terkait Rekaman Kontroversial Pilpres 2024
Capres Prabowo Subianto dikenal pula sebagai Menhan dan Ketum Gerindra, sementara Cawapres GIbran Rakabuming Raka adalah Wali Kota Solo dan juga putra sulung Presiden Jokowi.

Mahadaya' Jakarta - Rekaman percakapan yang diduga melibatkan pejabat di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, tentang dukungan untuk pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dalam Pilpres 2024, menjadi perbincangan hangat di media sosial. Akun @nasionalcorruption di TikTok mengunggah video yang menyoroti perbincangan antara Dandim Bupati, Kapolres, dan Kajari di Batubara.

Dalam video tersebut, terdengar arahan untuk mendukung pasangan nomor urut 2 di tingkat desa, serta penggunaan dana desa sebesar Rp100 ribu untuk kepentingan Pilpres 2024. Bukan hanya itu, pembicaraan juga menyebutkan penggunaan dana desa untuk operasional pejabat selama Pilpres.

Pihak yang disebut dalam rekaman, termasuk TNI, Kapolres Batubara, Mabes Polri, hingga Kejaksaan Agung, secara bersama-sama membantah kebenaran rekaman tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Batubara, Amru Siregar, menyatakan bahwa rekaman tersebut adalah fitnah dan hoaks, sementara Kapolres Batubara, AKBP Taufiq Hidayat Thayeb, menyebutnya sebagai hoaks dan mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terhasut oleh berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Polda Sumatera Utara dan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko telah melakukan penelusuran dan menyatakan bahwa rekaman tersebut adalah hoaks, menegaskan netralitas Polri dalam Pemilu 2024.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Nugraha R Gumilar juga memberikan bantahan, menegaskan bahwa Forkopimda Batubara tidak pernah menyampaikan ucapan sebagaimana yang terdengar dalam rekaman percakapan tersebut.

Ketua Bawaslu Sumut, M. Aswin Diapari Lubis, telah memerintahkan jajaran Bawaslu Batubara untuk melakukan penelusuran awal terkait informasi tersebut.

Dalam menghadapi serangkaian bantahan ini, Amru Siregar, Kajari Batubara, memperingatkan agar penyebar video segera menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Meski demikian, sementara kontroversi ini berlanjut, pertanyaan tentang netralitas aparat di tengah memanasnya persiapan Pemilu dan Pilpres 2024 semakin menjadi sorotan.

Netralitas Polri dan TNI di Pemilu selalu menjadi fokus utama, dan meskipun bantahan telah disampaikan, Bawaslu masih melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan transparansi dan integritas dalam proses demokrasi mendatang. Apakah kontroversi ini akan memiliki dampak lebih besar pada peta politik di Batubara dan sekitarnya, ataukah ini hanya salah paham yang diunggah secara tidak sengaja, masih menjadi pertanyaan besar. Terus pantau perkembangan berita ini untuk informasi lebih lanjut.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow