Skandal Daihatsu: Distribusi Mobil di Seluruh Dunia Dihentikan Akibat Pelanggaran Regulasi

Mahadaya' Jakarta - Pada Rabu (19/12), Daihatsu mengumumkan keputusannya untuk sementara menghentikan distribusi semua model mobil yang sedang diproduksi, baik di Jepang maupun di luar negeri. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meluasnya skandal pelanggaran regulasi di Jepang yang telah memengaruhi sejumlah besar unit yang dijual, terutama yang menggunakan merek Toyota.

Pernyataan resmi Daihatsu menyebutkan, "Daihatsu hari ini memutuskan untuk menghentikan sementara distribusi semua model yang dikembangkan Daihatsu yang saat ini sedang diproduksi, baik di Jepang maupun di luar negeri."

Skandal ini pertama kali terungkap pada bulan April ketika Daihatsu mengakui melakukan kecurangan pada bagian pintu untuk uji keselamatan tabrak samping pada 88 ribu unit, sebagian besar dijual dengan merek Toyota. Pada bulan Mei, palang pintu kesalahan ini melibatkan puluhan ribu mobil yang diproduksi di Thailand dan Malaysia pada tahun 2022 dan 2023.

Sebuah tim independen melakukan investigasi dan menemukan kejanggalan pada 174 item dalam 25 kategori pengujian, termasuk kesalahan yang sebelumnya terdeteksi pada April dan Mei. Jumlah model mobil yang terlibat dalam skandal ini mencapai 64, termasuk 22 model yang dijual dengan merek Toyota.

Dalam pernyataan resmi, Toyota menegaskan bahwa sertifikasi adalah "persyaratan utama" bagi produsen untuk menjalankan bisnis. Mereka menyadari bahwa Daihatsu mengabaikan hal ini, yang dikatakan "mengguncang fondasi perusahaan sebagai produsen mobil."

Daihatsu secara terbuka meminta maaf atas pelanggaran tersebut, mengakui bahwa tindakan mereka telah "mengkhianati kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan." Meskipun belum ada laporan kecelakaan yang melibatkan konsumen akibat skandal ini, verifikasi teknis menyeluruh sedang dilakukan.

Kementerian Transportasi Jepang akan melakukan inspeksi langsung terhadap Daihatsu pada Kamis (21/12). Tim independen menyimpulkan bahwa Daihatsu bersalah atas pelanggaran yang melibatkan faktor seperti "tekanan ekstrem karena jadwal pengembangan terlalu ketat dan kaku" serta "kurangnya keahlian para manajer."

Toyota menyatakan keyakinannya bahwa, selain peninjauan operasi sertifikasi, reformasi mendasar diperlukan untuk merevitalisasi Daihatsu sebagai perusahaan.