Pernyataan Kontroversial Anies Baswedan Soal Anggaran Alutsista Bekas Dikoreksi oleh Timnas AMIN

Mahadaya' Jakarta - Dalam sebuah kejadian menarik pasca-debat Pilpres, pernyataan kontroversial Anies Baswedan mengenai anggaran alutsista bekas senilai Rp700 triliun dikoreksi oleh Juru Bicara Tim Nasional (Timnas) AMIN, Billy David. Pernyataan yang semula menimbulkan polemik ternyata memiliki sisi lain yang perlu dicermati.

Klarifikasi dari Timnas AMIN

Billy David menjelaskan bahwa pernyataan Anies dalam debat Pilpres tidak hanya terkait anggaran pembelian alutsista bekas, melainkan merupakan total anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) selama periode 2020-2024. "Rp700 triliun itu sebenarnya adalah data anggaran Kemenhan selama lima tahun. Saya luruskan bahwa itu adalah anggaran lima tahun selama periode 2019-2024," ujarnya kepada wartawan di Markas Pemenangan AMIN.

Penolakan dan Koreksi dari Juru Bicara Kemhan

Dahnil Anzar Simanjuntak, Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, menanggapi pernyataan Anies dengan penolakan dan koreksi tegas. Menurutnya, Anies telah memberikan informasi yang tidak akurat mengenai anggaran sebesar Rp700 triliun yang diklaim digunakan oleh Kemhan untuk membeli alutsista bekas. Dahnil menjelaskan bahwa anggaran Kemhan pada tahun 2023 sebesar Rp131 triliun, dengan sekitar Rp30 triliun di antaranya digunakan untuk pembelian alutsista. Tidak ada pembelian alutsista bekas pada tahun 2023 karena rencana pembelian 12 Pesawat Tempur Mirage 2000-5 dari Qatar ditunda.

"Anies berbohong terkait belanja alutsista bekas sebesar Rp700 triliun. Anggaran Kemhan pada 2023 sekitar Rp131 triliun, dengan alokasi Rp30 triliun untuk alutsista berbagai jenis. Tidak ada pembelian bekas pada tahun 2023 karena rencana pembelian Mirage ditunda," kata Dahnil pada Senin (8/1).

Kritik Anies terhadap Kementerian Pertahanan

Sebelumnya, dalam debat yang diadakan oleh KPU pada Minggu (7/1) malam, Anies Baswedan mengkritik anggaran di Kemhan, menyinggung pembobolan website Kemhan pada 2023, dan menyatakan bahwa anggaran sebesar Rp700 triliun tidak dapat dipertahankan oleh Kementerian Pertahanan, karena digunakan untuk membeli alutsista bekas.

Kontroversi ini menambah dinamika jelang Pemilihan Presiden, dengan fokus pada isu anggaran pertahanan dan transparansi pemerintah. Klarifikasi dari Timnas AMIN dan penolakan dari Juru Bicara Kemhan menunjukkan betapa pentingnya kejelasan informasi dalam pembahasan isu-isu krusial seperti pertahanan negara.