Pemilu 2024 Jadi Pemicu Penghentian Bansos Beras 10 Kg Sementara, Jokowi Buka Peluang Perpanjangan

Mahadaya' Jakarta - Pada Selasa, 6 Februari, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengumumkan penghentian sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan berupa 10 kilogram (kg) beras oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan ini diambil sebagai tindakan penghormatan terhadap Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan berlangsung pada tanggal 14 Februari mendatang.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan bahwa bantuan 10 kg beras ini direncanakan akan disalurkan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) hingga bulan Juni 2024. Namun, sebagai respons terhadap pelaksanaan Pemilu, penyaluran bansos akan dihentikan sementara selama periode 8 hingga 14 Februari 2024.

"Bantuan pangan berupa beras seberat 10 kilogram per bulan kepada sekitar 22 juta penerima manfaat di Indonesia sendiri akan diterima hingga bulan Juni 2024," tulis Jokowi dalam akun media sosialnya, @jokowi, pada Senin, 29 Januari.

Meskipun penyaluran dihentikan sementara, Jokowi membuka peluang untuk memperpanjang program bansos beras 10 kg ini, tergantung pada ketersediaan anggaran negara. "Saya harap produktivitas padi pun dapat ditingkatkan sehingga berdampak baik pada harga beras dengan suplai beras yang melimpah," ujarnya.

Keputusan pemerintah menggelontorkan bantuan pangan berupa beras ini disebabkan oleh naiknya harga beras akibat gagal panen di hampir seluruh negara. Jokowi menyebut bahwa perubahan iklim yang menyebabkan kegagalan panen telah mendorong 22 negara untuk menghentikan kebijakan ekspor beras dan lebih memprioritaskan kebutuhan beras dalam negeri.

Meski demikian, kebijakan ini menuai perhatian publik, terutama karena kaitannya dengan kebijakan pemilu yang jarang terjadi. Dengan adanya peluang perpanjangan, masyarakat menantikan langkah selanjutnya dari pemerintah terkait program bansos beras 10 kg ini.