Mahfud Ungkap Ada Operasi Menekan Rektor Perguruan Tinggi

Mahadaya' Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mengungkapkan bahwa terdapat upaya yang dilakukan untuk mendekati beberapa rektor perguruan tinggi dengan tujuan agar mereka menyuarakan narasi positif terkait pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mahfud menyatakan bahwa operasi intervensi ini bertujuan untuk menekan rektor-rektor yang belum menyatakan sikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi.

Dalam sebuah acara di daerah Seturan, Sleman, DIY, Mahfud mengungkapkan, "Muncul sejumlah operasi mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan pendapatnya, belum berkumpul untuk deklarasi, mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda. Sikap yang berbeda didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, pemilu baik, penanganan Covid terbaik."

Mahfud juga menambahkan bahwa beberapa rektor perguruan tinggi memang membuat pernyataan seperti yang diminta oleh pihak yang melakukan operasi tersebut. Namun, tidak semua rektor merespons permintaan tersebut dengan positif. Sebagai contoh, Ferdinandus Hindiarto, rektor Universitas Katolik Soegijapranata, secara terang-terangan menolak untuk membuat pernyataan mendukung pemerintahan Jokowi.

Meskipun begitu, Mahfud mengapresiasi gerakan kritis dari civitas academica berbagai perguruan tinggi yang mengkritik Jokowi. Baginya, ini adalah bagian dari upaya membangun demokrasi yang lebih bermartabat. Gerakan ini menunjukkan bahwa semakin ditekan perguruan tinggi, semakin kuat pula gerakan kritis tersebut.

Belakangan ini, sejumlah civitas academica dari berbagai kampus di Indonesia telah menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi dan menuntut pemilu 2024 yang jujur dan adil. Sejumlah kampus yang telah mengkritik Jokowi termasuk Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Hasanuddin (Unhas), serta beberapa kampus lainnya.

Pihak Istana merespons dengan menganggap wajar jika menjelang pemilu terjadi pertarungan dan penggiringan opini di tengah masyarakat. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menegaskan bahwa sikap akademisi kampus yang mengkritisi Jokowi harus ditanggapi sesuai dengan koridor demokrasi dalam menghadapi Pemilu 2024.