Mahfud MD Lontarkan Alarm Pengunduran Diri dari Menko Polhukam Jelang Pilpres 2024

Mahadaya' Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, memberikan peringatan keras mengenai ketidakseimbangan dalam situasi politik menjelang Pilpres 2024. Dalam sebuah acara 'Tabrak Prof' di Semarang, Jawa Tengah, pada Selasa (23/1) malam, Mahfud menyoroti partisipasi sejumlah menteri Jokowi yang terlibat sebagai tim sukses pasangan capres-cawapres, mengindikasikan dampak negatif terhadap keseimbangan kontestasi politik.

"Malah sekarang menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik ikut-ikutan jadi tim sukses," ungkap Mahfud, tanpa merinci nama-nama menteri yang terlibat.

Meski belum merinci, Mahfud menegaskan bahwa kehadiran menteri dalam tim sukses dapat merusak keseimbangan dan fair play dalam Pilpres 2024. Dalam konteks ini, Mahfud secara tegas mengumumkan niatnya untuk mengajukan surat pengunduran diri secara baik-baik dari jabatan Menko Polhukam yang dipegangnya saat ini.

"Situasi tidak berimbang, pihak lain pakai jabatan, diantar. Saya kira percontohan saya sudah cukup. Tinggal tunggu momentum," ucap Mahfud.

Meskipun mengumumkan niat untuk mundur, Mahfud juga menunjukkan kesadaran terhadap tugas negara yang sedang diembannya. Ia berkomitmen untuk menjaga stabilitas dalam proses transisi dan memberikan penghormatan kepada Presiden Jokowi yang mengangkatnya dengan penuh ketulusan.

"Saya harus menjaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya dengan penuh ketulusan, dan berdasarkan ketulusan itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas itu bersama Ganjar," ucapnya.

Meski atmosfer politik menegangkan, Mahfud juga memberikan penjelasan mengenai keputusannya untuk belum secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari jabatan Menko Polhukam. Ia menekankan bahwa berdasarkan aturan yang berlaku, menteri hingga wali kota tidak diwajibkan mundur ketika berkontestasi dalam Pemilu 2024.

Lebih lanjut, Mahfud ingin menjadi teladan bagi pejabat lain dengan menunjukkan bahwa dirinya tidak pernah memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, meski merangkap jabatan sebagai calon wakil presiden.

"Kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena, satu menurut aturan itu tidak dilarang. Kedua, saya juga ingin memberi contoh kalau saya menjadi cawapres masih merangkap, apakah saya masih menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak. Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," tandasnya.

Dengan pernyataan kontroversial Mahfud MD, muncul pertanyaan besar mengenai dampak potensial terhadap dinamika politik nasional. Sementara itu, publik menantikan langkah selanjutnya dari Mahfud MD dalam menyikapi kondisi politik yang semakin memanas menjelang Pilpres 2024.