Kontroversi Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul: Respons Santai Heru Budi dari Tuntutan Serius Ahmad Sahroni

Mahadaya' Jakarta - Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, merespons dengan santai tuntutan keras dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, terkait polemik Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Meskipun tegang, situasi ini menyoroti ketegangan antara kebijakan pemerintah dan tuntutan keadilan sosial.

Sahroni menyerukan kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Heru Budi Hartono dari jabatan Pj Gubernur DKI Jakarta sebagai respons atas keputusan Pemprov DKI Jakarta yang memutuskan KJMU secara sepihak. Menurut Sahroni, langkah tersebut tidak hanya fatal tetapi juga tidak berperikemanusiaan.

"Apa yang dilakukan oleh Pak Pj Heru, sama sekali tidak sejalan dengan semangat dan arahan Pak Presiden Jokowi yang pro rakyat. Apalagi, ini menyangkut pendidikan. Jadi, tindakan Pak Pj Heru ini sama saja merusak nama baik Pak Jokowi. Maka sebaiknya Pak Presiden segera mencopot Pj Heru. Kebijakannya sangat ekstrim dan jelas merugikan masyarakat," ujar Sahroni dalam keterangannya pada Kamis (7/3).

Namun, dalam responsnya, Heru Budi Hartono tetap tenang dan hanya menyampaikan slogan DKI Jakarta kepada awak media sambil tersenyum. Ini menandakan sikap percaya diri dan keyakinan terhadap kebijakan yang diambilnya.

"Sukses Jakarta untuk Indonesia," ujar Heru setelah mengadakan audiensi dengan mahasiswa di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis (7/3).

Konflik ini juga menyoroti perbedaan pandangan antara pemerintah dan anggota DPR RI tentang keadilan sosial, terutama dalam akses pendidikan. Sahroni menegaskan bahwa tindakan Heru telah meningkatkan ketimpangan akses pendidikan di Jakarta dan meminta agar kebijakan yang merugikan hak-hak masyarakat kecil tidak lagi diambil.

Sahroni berharap bahwa Heru akan memperhatikan hati nuraninya dan mengembalikan hak para penerima KJMU yang dibatalkan. Program KJMU sendiri telah menjadi sorotan karena banyak mahasiswa penerima yang mengaku dirugikan oleh pembatalan sepihak.

KJMU adalah program beasiswa dari Pemprov DKI Jakarta yang ditujukan untuk siswa SMA/MA/SMK sederajat kelas 12 untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Beasiswa ini diberikan kepada calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program diploma atau sarjana (Jenjang D3, D4, dan S1) sampai selesai dan tepat waktu.

Dengan demikian, kontroversi seputar KJMU mencerminkan ketegangan yang ada antara kebijakan pemerintah dan tuntutan akan keadilan sosial, yang menjadi fokus utama dalam dinamika politik dan sosial di Indonesia saat ini.