Kajari, Polisi, TNI Bantah Rekaman Pejabat Batubara Menangkan Prabowo

Mahadaya' Jakarta - Sebuah rekaman kontroversial yang diduga melibatkan para pejabat di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, dalam membahas dukungan untuk Pilpres 2024, menimbulkan kehebohan di media sosial. Dalam rekaman tersebut, didengar percakapan mengenai strategi mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), dengan menyertakan instruksi penggunaan dana desa untuk kepentingan politik.

Video percakapan tersebut diunggah oleh akun @nasionalcorruption di platform TikTok pada Minggu (14/1). Dalam keterangan yang menyertainya, disebutkan bahwa Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kajari di Batubara terlibat dalam pembicaraan tersebut.

Berkembangnya video ini membuat nama-nama seperti Kajari Batubara, Amru Siregar, dan Kapolres Batubara, AKBP Taufiq Hidayat Thayeb, terlibat dalam klarifikasi. Kajari Amru Siregar menegaskan bahwa rekaman tersebut adalah fitnah dan hoaks, merugikan nama baiknya. Dia memperingatkan penyebar video tersebut untuk segera meminta maaf secara terbuka.

Taufiq Hidayat Thayeb, Kapolres Batubara, juga membantah keras rekaman tersebut. "Saya membantah, itu bukan suara saya ataupun Forkopimda yang lain, bukan," tegas Taufiq, Minggu.

Polda Sumatera Utara dan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko telah melakukan penelusuran terkait rekaman audio tersebut dan menyatakan bahwa itu tidak benar atau hoaks. Mereka menekankan netralitas Polri dalam Pemilu 2024.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Nugraha R Gumilar juga memberikan bantahan serupa, menegaskan bahwa Forkopimda Batubara tidak pernah menyampaikan ucapan sebagaimana yang terdengar dalam rekaman percakapan tersebut.

Ketua Bawaslu Sumut, M. Aswin Diapari Lubis, menyatakan telah memerintahkan Bawaslu Batubara untuk melakukan penelusuran awal terkait informasi tersebut. Hasil penelusuran tersebut akan dikaji lebih lanjut untuk menentukan langkah selanjutnya.

Skandal ini menambah daftar dugaan ketidaknetralan aparat menjelang Pemilu dan Pilpres 2024. Sejumlah daerah juga dilaporkan mengalami kasus serupa, meskipun sebagian besar telah disanggah. Netralitas aparat menjadi sorotan penting untuk memastikan integritas dan transparansi dalam proses demokratis.

Kisruh rekaman kontroversial di Batubara mengundang perhatian publik dan menempatkan sejumlah pejabat dalam situasi sulit. Sementara pihak yang terlibat membantah keterlibatan mereka, penelusuran dan klarifikasi lebih lanjut masih diperlukan untuk mengungkap kebenaran di balik rekaman tersebut. Pemilu 2024 yang semakin dekat menekankan pentingnya menjaga netralitas dan integritas aparat, sehingga proses demokratis dapat berlangsung dengan adil dan transparan.