Jusuf Kalla: Transparansi Data Pembelian Alutsista, Rakyat Berhak Tahu

Mahadaya' Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengklaim bahwa data terkait pembelian Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) bukanlah informasi rahasia. Dalam pernyataannya, JK menegaskan bahwa pengeluaran untuk alutsista Indonesia sudah diketahui oleh negara lain, seiring dengan seringnya dipamerkannya peralatan militer Indonesia pada perayaan Hari Ulangtahun TNI.

"Apa anda enggak tahu, you beli pesawat dua, dia tahu di Amerika di Eropa. Kita beli tank tahu itu orang, dan tiap kali 5 Oktober ada pameran kan terbuka semuanya," ucap JK di kediamannya di Jakarta.

Menurut JK, tidak ada alasan untuk merahasiakan informasi terkait pembelanjaan alutsista negara. Ia berpendapat bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui penggunaan pajak yang mereka bayarkan.

"Rakyat harus tahu berapa negara beli ini, berapa pajak mereka yang diberikan dikemanakan, rakyat mesti tahu," tambahnya.

Pernyataan JK muncul pasca-debat ketiga Pilpres 2024, di mana calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan, diminta membuka sejumlah data terkait pertahanan Indonesia. Meskipun Prabowo tidak memberikan jawaban langsung, ia menawarkan forum di luar debat untuk mendiskusikan secara lebih rinci permintaan data tersebut.

Kontroversi ini memunculkan sorotan terkait transparansi dalam pengelolaan anggaran pertahanan dan penggunaan dana pajak. Sejumlah pihak menuntut kejelasan dari pemerintah terkait pembelian alutsista, serta mendesak agar data tersebut dapat diakses oleh publik.

Sebagai tanggapan atas permintaan tersebut, JK menegaskan bahwa dalam situasi saat ini, tidak ada yang perlu disembunyikan. Pernyataan ini dapat merangsang perbincangan lebih lanjut mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pertahanan nasional.