JK Sebut Pemilu 2024 Terburuk Dalam Sejarah: Diatur Orang Pemerintahan dan yang Punya Uang
Pernyataan JK muncul dalam pidato di Election Talk FISIP UI, menyuarakan keprihatinan atas proses demokrasi terkendala oleh dominasi sekelompok kecil orang
Mahadaya' Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi yang terburuk sejak tahun 1955, menyoroti perubahan dramatis dalam dinamika politik Indonesia. Dalam pidatonya pada acara Election Talk FISIP UI di Depok, Jawa Barat, pada Kamis (7/3), JK menyampaikan keprihatinan atas pengaruh kecil sekelompok orang bermodal yang tampaknya mengatur proses demokrasi.
"Pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang," ungkap JK, mencerminkan kekhawatiran akan kesehatan demokrasi di negeri ini.
Mantan wakil presiden tersebut menyoroti beberapa masalah yang menghantui proses pemilu, termasuk dugaan kecurangan, ancaman, dan penggunaan dana bansos yang kontroversial. Dalam pandangan JK, jika situasi ini menjadi kebiasaan, Indonesia bisa terancam kembali ke era otoriter.
"Masalahnya apabila sistem ini jadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya," tegasnya, mengecam potensi pergeseran arah demokrasi Indonesia.
Pemilu 2024, yang melibatkan pemilihan presiden dan legislatif secara serentak, menjadi panggung bagi tiga pasangan calon utama: Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Saat ini, pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam perolehan suara real count KPU dengan 58 persen, disusul oleh pasangan Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud MD.
Namun, atmosfer penuh ketidakpastian muncul dengan adanya dugaan kecurangan yang menyertai proses pemilu ini. Calon presiden nomor 3, Ganjar Pranowo, bahkan mengusulkan penggunaan hak angket atau hak interpelasi di DPR untuk menyelidiki dugaan pelanggaran.
Menyikapi hal tersebut, calon presiden nomor 1, Anies Baswedan, memberikan dukungan terhadap usulan Ganjar. Ia menilai bahwa dugaan kecurangan ini tidak hanya terjadi selama pencoblosan pada 14 Februari, tetapi sudah muncul sejak tahap awal.
Munculnya keprihatinan dari tokoh politik senior seperti JK dan respons yang tajam dari calon presiden memberikan dimensi baru pada perbincangan mengenai demokrasi di Indonesia. Sementara Pemilu 2024 menghadapi tantangan serius, muncul pertanyaan besar tentang arah demokrasi dan keberlanjutan sistem politik di masa depan.
What's Your Reaction?
