HRW Tuduh Induk Facebook dan Instagram Batasi Konten Pro-Palestina

Mahadaya' Jakarta - Human Rights Watch (HRW), lembaga pemerhati hak asasi manusia, menuding Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, telah membatasi konten-konten yang bersifat pro-Palestina di platform media sosial mereka. Tuduhan ini muncul meskipun konten tersebut tidak melanggar aturan yang ada. Dalam laporan HRW, disoroti bahwa sejumlah konten pro-Palestina dihapus oleh Meta, padahal kontennya dianggap tidak melanggar kebijakan apa pun. HRW juga mendesak Meta untuk lebih transparan mengenai kebijakan moderasi konten mereka, termasuk permintaan penghapusan oleh pemerintah dan pengecualian "kelayakan berita."

Dalam laporannya, HRW mengidentifikasi lebih dari 1.000 konten pro-Palestina yang dianggap tidak melanggar peraturan Meta, namun dibatasi atau dihapus selama Oktober dan November 2023. Konten-konten tersebut termasuk unggahan dengan gambar korban terluka atau mayat di rumah sakit Gaza, serta komentar seperti "Bebaskan Palestina" dan "Hentikan Genosida."

Meta, melalui pernyataan resminya, menyatakan bahwa laporan HRW tidak mencerminkan usaha mereka untuk melindungi ungkapan terkait konflik Israel-Hamas. Perusahaan mengakui adanya kesalahan yang mungkin membuat orang frustrasi, tetapi menyangkal adanya niatan untuk secara sengaja menekan suara tertentu secara sistemik. Meta juga menyoroti tantangan dalam menegakkan kebijakan di tengah konflik yang cepat dan intens.

Laporan HRW juga mempertanyakan penggunaan otomatisasi oleh Meta dalam moderasi konten, dengan menyebut beberapa contoh di mana komentar pro-Palestina dihapus secara otomatis dan dicap sebagai "spam." Selain itu, HRW menekankan perlunya Meta mematuhi standar hak asasi manusia internasional terkait penanganan kelompok atau individu yang dianggap berbahaya.

Meta sebelumnya telah dikecam terkait keputusan penghapusan konten yang terkait dengan konflik Israel-Hamas. Pada pengawasan Dewan Pengawas Meta, keputusan awal perusahaan untuk menghapus dua video terkait konflik dibatalkan, dengan dewan menyatakan bahwa kontennya memberikan informasi penting mengenai penderitaan manusia di kedua belah pihak. Keputusan ini datang setelah kritik terhadap Meta dan platform lainnya karena lamban dalam menghapus konten yang berpotensi merugikan atau menyesatkan selama konflik tersebut.