Hasto Klaim Kades di Sulawesi Diintimidasi agar Coblos Capres Tertentu

Mahadaya' Jakarta - Sebuah laporan terbaru dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, telah mengungkapkan bahwa kepala desa di Sulawesi menjadi sasaran intimidasi dalam upaya memengaruhi hasil Pemilihan Presiden 2024. Klaim ini menyoroti praktik-praktik yang merugikan proses demokrasi di Indonesia, di mana tekanan politik yang tidak etis mencoba memanipulasi pemilih di tingkat lokal.

Menurut Hasto, intimidasi tersebut mencakup berbagai bentuk, mulai dari ancaman keuangan hingga tekanan psikologis yang dialamatkan kepada kepala desa. Dalam beberapa kasus, dana desa bahkan digunakan sebagai alat untuk memaksa mereka untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.

"Bentuk intimidasi seperti ini tidak bisa dibiarkan. Ini adalah tindakan yang merugikan dan pada akhirnya akan menemui perlawanan dari rakyat," ujar Hasto dalam konferensi pers di Sekretariat TPD Ganjar-Mahfud Sulawesi Selatan.

Hasto juga menyebutkan bahwa intimidasi tidak hanya terbatas pada kepala desa, tetapi juga merambah ke pejabat kepala daerah dan bahkan jurnalis. "Kami menerima laporan bahwa pejabat kepala daerah juga dicoba diarahkan untuk mendukung calon tertentu, serta ada upaya untuk menekan jurnalis agar memberitakan sesuai narasi yang dikehendaki," tambahnya.

Sementara laporan-laporan intimidasi tersebut tersebar di berbagai wilayah, termasuk di luar Jawa, Hasto menegaskan bahwa PDIP tidak akan mundur dalam memperkuat dukungan dari akar rumput. "Kami yakin bahwa kekuatan pergerakan rakyat tidak akan tergoyahkan oleh intimidasi ini. Kami akan terus memberikan semangat agar pasangan Ganjar-Mahfud bisa meraih kemenangan dalam Pilpres 2024," tegasnya.

Keprihatinan atas praktik intimidasi ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap proses politik di tingkat lokal, serta peran aktif dari semua pihak dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Dengan mengangkat masalah ini ke permukaan, diharapkan akan mendorong tindakan yang lebih tegas dari pihak berwenang untuk menindak pelaku intimidasi dan memastikan bahwa proses pemilihan berjalan secara adil dan transparan.