Ganjar Pranowo Ungkap Penyakit Koruptif dan Dua Tantangan Utama Pemerintahan di Indonesia

Mahadaya' Jakarta - Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, secara terbuka menyampaikan pandangannya terhadap kondisi pemerintahan Indonesia, menyebutnya sebagai koruptif dan mengidentifikasi dua tantangan utama yang dihadapi, yaitu kurangnya keterhubungan pejabat dengan masyarakat setelah terpilih dan rumitnya birokrasi tanpa dukungan finansial. Pernyataan tajam ini disampaikan saat Ganjar mengunjungi kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jakarta pada Kamis (30/11). Dalam riset pribadi yang dilakukan selama menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar menyoroti kondisi yang dianggapnya sebagai penyakit umum di pemerintahan, dengan pejabat yang terpilih terlupakan setelah pemilihan umum dan birokrasi yang kompleks jika tidak disertai dengan aliran dana.

Ganjar mengungkapkan kekhawatirannya bahwa praktik koruptif dapat menjadi bagian dari budaya yang dianggap wajar, dan ia berkomitmen untuk menghadapi masalah tersebut. Dia mencontohkan pengalaman pribadinya ketika ditawari uang sebagai insentif tetapi menolak dengan tegas, menegaskan bahwa ia tidak akan terlibat dalam praktik koruptif. Ganjar juga berbicara tentang upayanya untuk memahami dan mengatasi masalah korupsi dan pemerintahan yang dihadapi oleh masyarakat di Jawa Tengah.

Dalam konteks Pilpres 2024, Ganjar menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden yang diselenggarakan oleh KPU. Meskipun belum mengetahui rincian materi debat, ia menyatakan bahwa timnya sedang menyiapkan konsep-konsep yang bersifat konseptual untuk berbagai topik yang mungkin dibahas. KPU telah menetapkan jadwal lima kali debat selama masa kampanye, dan debat perdana dijadwalkan pada 12 Desember 2023.

Dalam konteks politik Pilpres 2024, Ganjar Pranowo, yang berpasangan dengan Mahfud MD, akan bersaing dengan dua pasangan calon lainnya, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ganjar berharap dapat membawa gagasan dan implementasi konsep-konsepnya ke pemerintahan jika terpilih sebagai presiden Indonesia, dengan fokus pada pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan inklusif.