Ganjar Pranowo Beri Nilai Jeblok untuk Penegakan Hukum di Era Jokowi, Nusron Wahid Sindir Mahfud MD

Mahadaya' Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, mengomentari penilaian Ganjar Pranowo terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi. Ganjar memberi nilai 5, menyebutnya jeblok setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia capres-cawapres. Nusron Wahid menyindir Menko Polhukam Mahfud MD, mengatakan Ganjar seharusnya mengajukan pertanyaan tersebut kepada Mahfud. Ganjar mengkritik penegakan hukum yang dinilainya turun, memicu kemarahan dan kecemasan masyarakat. Jika terpilih sebagai presiden, Ganjar berkomitmen membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memberikan penilaian rendah terhadap penegakan hukum di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo. Dalam sebuah acara sarasehan nasional, Ganjar memberikan nilai 5 dari skala 1 hingga 10, menyatakan bahwa penegakan hukum jeblok setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempengaruhi usia capres-cawapres. Komentar ini langsung mendapat tanggapan dari Nusron Wahid, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Nusron Wahid menyindir Menko Polhukam Mahfud MD terkait penilaian Ganjar. "Tanggapan saya sebaiknya Mas Ganjar menyampaikan itu kepada Pak Mahfud MD," ujar Nusron. Menurutnya, Mahfud MD adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap penegakan hukum sebagai Menko Polhukam. Ganjar menegaskan bahwa penegakan hukum di Indonesia menimbulkan kemarahan, kecemasan, dan kegelisahan di kalangan masyarakat. Ia menyebut penegakan hukum yang semula dinilai 7 hingga 8, kini turun akibat rekayasa dan intervensi.

Ganjar melihat penurunan kualitas penegakan hukum sebagai suatu peringatan. "Saya kira itu jadi peringatan dalam konteks menjaga hukum agar berjalan lebih baik, lebih parsial, dan hadir untuk semua, dan itu sesuatu yang penting," ucapnya. Gubernur Jawa Tengah itu juga menegaskan bahwa jika terpilih sebagai presiden, ia akan berupaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.

Penilaian Ganjar terhadap penegakan hukum ini muncul dalam konteks politik yang semakin memanas menjelang Pemilihan Presiden 2024. Nusron Wahid menyoroti Mahfud MD sebagai Menko Polhukam yang memiliki tanggung jawab besar dalam hal tersebut. Komentar-komentar ini menciptakan dinamika baru dalam peta politik tanah air, sementara masyarakat menanti perkembangan lebih lanjut terkait sikap dan respons pihak-pihak terkait.