Anies Prioritaskan Kesejahteraan Guru PPPK: "Lebih Penting daripada Bangun IKN"

Mahadaya' Jakarta - Dalam sebuah pernyataan yang menarik perhatian, Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan, menegaskan bahwa pentingnya mengangkat status guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jauh lebih mendesak daripada mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pernyataan ini disampaikan Anies dalam acara Desak Anies Edisi Pendidikan di Rocket Convention Hall, Godean, Sleman, DIY, pada Selasa (23/1).

Anies mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 705 ribu guru honorer yang masih menanti peningkatan status, dan ia menekankan perlunya komitmen fiskal sebagai bagian dari program kerjanya untuk memastikan pengangkatan guru-guru tersebut sebagai PPPK.

"Komitmen fiskal diperlukan agar kita bisa memastikan guru kita berstatus PPPK, daripada uangnya dipakai untuk membangun IKN," kata Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengkritisi keterbatasan anggaran sebagai hambatan utama dalam mengangkat para guru honorer. Menurutnya, prioritas harus diberikan pada pembangunan manusia, dan untuk itu, guru harus dapat fokus pada kegiatan mengajar.

"Jika anggaran terbatas, prioritas harus diberikan pada pembangunan manusia, dan guru harus bisa konsentrasi mengajar. Bagaimana bisa konsentrasi mengajar kalau pendapatannya tidak jelas," ungkap Anies.

Anies meyakini bahwa peningkatan kesejahteraan guru akan memberikan dampak positif pada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, ia juga mengusulkan kesetaraan antara sekolah negeri dan swasta dengan kontribusi para PPPK.

Dalam konteks ini, Anies menyuarakan kekhawatiran terkait ketidakseimbangan dalam sektor pendidikan, khususnya terkait mutasi guru PPPK dari sekolah swasta ke sekolah negeri setelah diangkat. Ia menekankan perlunya pertimbangan yang lebih cermat untuk mencapai stabilitas kualitas pendidikan di semua sekolah.

"Guru yang diangkat sebagai PPPK sebaiknya tetap di sekolah swasta untuk mencegah ketidakseimbangan. Semua guru, baik negeri maupun swasta, memiliki peran penting dalam mendidik anak Indonesia," tutup Anies.

Dengan pernyataan kontroversial ini, Anies mengajukan pandangan uniknya terhadap prioritas penggunaan APBN, menciptakan diskusi luas mengenai peran guru dalam membangun pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Pernyataan ini juga membuka ruang untuk perbincangan lebih lanjut mengenai kebijakan pendidikan dan alokasi anggaran dalam konteks pemilihan presiden mendatang.