Airlangga dan Zulhas Bantah Kecurangan Pemilu 2024: Tanggapi Film 'Dirty Vote' sebagai Black Campaign
Zulhas menilai sulit ada kecurangan di era sekarang dengan proses Pemilu yang dilakukan secara terbuka
Mahadaya' Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), dengan tegas membantah adanya kecurangan dalam Pemilu 2024, menyikapi film dokumenter terbaru berjudul "Dirty Vote." Meskipun demikian, keduanya menyampaikan respons yang berbeda terkait film tersebut.
Airlangga Hartarto menilai film "Dirty Vote" sebagai bagian dari black campaign, terutama karena dirilis selama hari tenang Pemilu. Dalam pernyataannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, ia menyatakan, "Kan namanya black movie, black campaign, ya kalau itu kan nggak perlu dikomentari." Menurutnya, proses Pemilu 2024 telah berjalan lancar dan aman, tanpa perlu menciptakan kegaduhan yang dapat meresahkan masyarakat.
"Saya kira seluruh rakyat Indonesia sudah punya pilihan dan putusan, ya kan. Kita tunggu saja. Jangan menyebarkan isu macam-macam, ini curang lah ini begitu lah, kan jadi membuat orang resah," tambah Airlangga.
Di sisi lain, Zulhas mengaku belum menonton film "Dirty Vote" karena kesibukan persiapan caleg PAN di Pemilu 2024. Namun, ia dengan yakin menyangkal kemungkinan adanya kecurangan dalam Pemilu. "Zaman ini mana bisa curang? Masa zaman gini masih bisa curang tuh gimana. Emang masih ada yang rahasia? Curang itu gimana caranya sekarang itu?" ujar Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan.
Zulhas menyatakan keraguan terhadap kecurangan dengan menekankan bahwa seluruh tahapan dan proses Pemilu dilakukan secara terbuka. Menurutnya, bahkan rapat paling rahasia pun tidak memiliki rahasia, dan masyarakat dapat melaporkan pelanggaran melalui potret dari gawainya.
Sementara itu, film "Dirty Vote," yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono, merilis hasil riset kecurangan pemilu yang melibatkan tiga ahli hukum tata negara. Ketua Umum SIEJ sekaligus produser film tersebut, Joni Aswira, menyebut bahwa produksi film ini melibatkan kolaborasi dengan 20 lembaga, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Indonesia Corruption Watch, dan Walhi.
Sebagai respons terhadap pernyataan Airlangga dan Zulhas, masyarakat menanti kelanjutan Pemilu 2024 yang diharapkan berjalan sesuai mekanisme dan menghasilkan keputusan yang adil. Meskipun keduanya menolak adanya kecurangan, isu ini tetap menjadi perbincangan di tengah masyarakat, menyisakan tanda tanya terkait integritas proses demokrasi di Indonesia.
What's Your Reaction?
