Sudirman Said Klaim Pernah Dimarahi Jokowi Terkait Laporan Setnov ke MKD

Mahadaya' Jakarta - Co-captain Timnas AMIN, Sudirman Said, mengungkapkan bahwa saat menjabat Menteri ESDM, ia pernah dimarahi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait laporan Setya Novanto (Setnov) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Laporan tersebut terkait skandal 'papa minta saham' yang melibatkan Setnov dan mencatut nama Jokowi. Sudirman mengklaim bahwa Jokowi menuduhnya seolah-olah ada yang memerintahkan atau mengendalikannya. Kasus ini menjadi sorotan karena Setnov kemudian menjadi tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

Sudirman, yang kini mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mengungkapkan insiden tersebut saat mendampingi Anies di Kantor PWI. Kasus 'papa minta saham' adalah skandal politik yang mencuat setelah Setnov diduga mencatut nama Presiden Jokowi untuk meminta saham PT Freeport Indonesia. Sudirman membuka rekaman pembicaraan Setnov dengan pengusaha Riza Chalid dan Direktur Freeport Maroef Sjamsoeddin dalam sidang laporannya di MKD DPR.

Sudirman menyayangkan serangan dari atasan tersebut dan menegaskan bahwa kejadian tersebut merupakan bukti serangan sistematis yang datang dari pemimpin. Sebelumnya, Agus Raharjo, eks Ketua KPK, juga mengungkapkan pengalaman serupa terkait kasus e-KTP yang menyeret Setnov.

Di sisi lain, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, membantah pengakuan Sudirman. Ari menyatakan bahwa Presiden mengapresiasi langkah terbuka yang dilakukan MKD terhadap Setnov. Menurut Ari, tidak benar bahwa Presiden Jokowi memarahi Sudirman Said terkait laporan Setnov ke MKD.

Terkait pernyataan Sudirman, pernyataan ini menjadi bahan perdebatan dan perhatian publik. Meskipun tidak secara langsung menciptakan kontroversi, pengungkapan ini memperkuat narasi perubahan dan transparansi dalam kampanye politik pasangan Anies-Muhaimin, yang secara terbuka membawa isu-isu kebijakan dan etika kepemimpinan ke panggung politik.

Kisah ini mencerminkan dinamika internal politik Indonesia, di mana mantan pejabat atau politisi sering kali mengungkap pengalaman kontroversial atau interaksi dengan pemimpin yang kemudian menjadi bahan perdebatan dan penilaian publik. Meskipun kasus ini berlangsung beberapa tahun yang lalu, pengungkapan Sudirman Said menjadi sorotan karena keterkaitannya dengan salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia, yaitu kasus e-KTP.