Nusron Wahid Dukung Audit Survei Pilpres 2024: Panggil Ahli PBB untuk Tingkatkan Kredibilitas

Mahadaya' Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, memberikan respons positif terhadap usulan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait audit hasil survei Pilpres 2024. Nusron bahkan menyambut baik ide pembentukan komite independen dan mengusulkan agar ahli dari luar negeri atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilibatkan dalam proses audit.

"Mari kita bentuk komite independen, bahkan kita bisa memanggil ahli dari Amerika, PBB, atau institusi terkemuka seperti Harvard. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam pengaudit-an, semakin kredibel hasil survei tersebut," ungkap Nusron dalam konferensi pers di Media Centre TKN, Jakarta Selatan, Selasa (2/1) malam.

Dalam pernyataannya, Nusron menegaskan bahwa TKN siap menerima pembentukan komite audit atau partisipasi pihak eksternal lainnya. Baginya, transparansi dalam mengaudit hasil survei akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Meskipun bersedia mengikuti proses audit, Nusron menyajikan analogi dengan penyakit untuk menjelaskan bahwa hasil survei seharusnya dianggap sebagai diagnosa. Jika hasilnya kurang memuaskan, langkah yang diambil seharusnya adalah memperbaiki "kesehatan" (metodologi survei), bukan menyalahkan "dokter" (lembaga survei).

"Ibarat penyakit, kalau penyakitnya itu sembuh, bagus ya alhamdulillah. Kalau memang hasil kurang bagus, tinggal kita perbaiki kesehatan, jangan kemudian menyalahkan dokternya, ibarat survei itu kan seperti dokter, masa kemudian dokternya mau diaudit," paparnya.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto dari PDIP mengusulkan pembentukan komite independen dari kalangan perguruan tinggi untuk mengaudit hasil survei. Tujuannya adalah untuk memastikan kualitas demokrasi dan mengevaluasi metodologi yang digunakan oleh lembaga survei.

Langkah Nusron Wahid dalam mendukung proses audit ini diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap kredibilitas hasil survei Pilpres 2024 dan menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Proses audit yang melibatkan pihak-pihak independen, termasuk ahli dari luar negeri atau PBB, diharapkan dapat memberikan kepastian dan keadilan dalam menilai kualitas survei yang telah dilakukan.