Moeldoko Kritik Gerakan Kampus Menggugat UGM: Lebih Baik Gunakan Jalur Hukum Resmi

Mahadaya' Jakarta - Kepala Staf Presiden, Moeldoko, memunculkan sorotan tajam terhadap gerakan "Kampus Menggugat" yang digerakkan oleh sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam sebuah pernyataan di Istana Kepresidenan Jakarta, ia menegaskan bahwa perjuangan demokrasi harus selaras dengan mekanisme hukum yang telah ditetapkan, menyoroti penggunaan pengadilan rakyat sebagai alat protes yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum.

Gerakan ini, yang dipelopori oleh sejumlah tokoh akademisi dan aktivis UGM, bertujuan untuk mengembalikan etika dan konstitusi yang dianggap terkoyak selama lima tahun terakhir. Salah satu usulan yang mencuat dari gerakan ini adalah pelaksanaan pengadilan rakyat sebagai bentuk kritik terhadap lembaga negara yang dianggap tidak serius dalam menangani permasalahan yang dihadapi.

Moeldoko menekankan bahwa jika ada masalah terkait penyelenggaraan pemilu, seharusnya hal tersebut diajukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, yakni kepada lembaga pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Dalam konteks ini, ia mempertegas pentingnya mematuhi aturan hukum yang berlaku dan menggunakan jalur resmi yang telah tersedia.

"Saya percaya pada aturan hukum yang jelas. Sebagai negara hukum, kita harus mematuhi mekanisme yang telah ditetapkan," ujar Moeldoko.

Meskipun gerakan ini mencerminkan semangat kritis dalam demokrasi, Moeldoko menegaskan bahwa pendekatan tersebut perlu diselaraskan dengan prosedur hukum yang berlaku. "Perjuangan dalam demokrasi haruslah dilakukan melalui jalur yang sesuai dengan hukum. Itu adalah inti dari negara hukum yang kita junjung tinggi," tambahnya.

Sementara itu, gerakan ini tetap mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak yang menilai pentingnya memperjuangkan nilai-nilai demokrasi melalui berbagai saluran yang tersedia, termasuk protes publik seperti pengadilan rakyat.

Namun, debat mengenai apakah protes jalanan adalah cara yang efektif dalam menangani permasalahan negara, terus memunculkan perbincangan di kalangan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dalam suasana dinamis ini, tantangan antara aspirasi demokrasi dan mekanisme hukum resmi terus menjadi sorotan utama dalam perjalanan politik Indonesia.