Ma'ruf Mengungkap Dua Opsi Jokowi Jika Mahfud Mundur dari Kabinet

Mahadaya' Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin membeberkan dua opsi yang mungkin diambil Presiden Joko Widodo jika Mahfud MD memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Menurut Ma'ruf, Presiden Jokowi memiliki dua opsi yang bisa dipilih, yakni menunjuk seseorang sebagai pengganti Mahfud MD secara definitif atau menunjuk pejabat sementara untuk mengisi posisi tersebut.

"Nanti Presiden akan mempertimbangkan apakah perlu menunjuk Menko baru atau menunjuk pejabat sementara sampai akhir, itu merupakan hak prerogatif Presiden," kata Ma'ruf dalam kunjungan kerja di RS KRMT Wongsonegoro, Semarang, Jawa Tengah yang disiarkan melalui laman YouTube Wakil Presiden RI, Jumat (26/1).

Ma'ruf menegaskan bahwa keputusan mengenai pengganti Mahfud MD nantinya adalah hak prerogatif dari Presiden Jokowi.

"Saya kira seperti yang dikatakan Presiden, jika seseorang ingin mundur, itu adalah haknya. Jadi tidak ada masalah," ujar Ma'ruf.

Meskipun Mahfud MD telah menyatakan niatnya untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam, Ma'ruf berharap agar tidak terjadi gangguan dalam kabinet Indonesia Maju jika hal tersebut terjadi.

"Ya, saya harap tidak terjadi gangguan. Pertama, itu adalah hak seorang menteri untuk mundur, dan tentu saja akan diisi oleh menteri yang definitif yang memahami dengan baik persoalan yang berkaitan dengan Polhukam. Oleh karena itu, saya kira hal tersebut tidak akan terlalu mengganggu," jelasnya.

Sebelumnya, Mahfud MD telah mengungkapkan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Sebenarnya, saya merencanakan untuk mengundurkan diri sudah sejak lama, ketika akan memulai debat pertama," kata Mahfud MD setelah menghadiri acara diskusi Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 22 Januari yang lalu.