Mahfud MD Minta Masyarakat Pilih Berdasarkan Nurani, Bukan Karena Disuap

Mahadaya' Jakarta - Calon Wakil Presiden Nomor Urut Tiga, Mahfud MD, mengingatkan masyarakat tentang pentingnya membuat pilihan dalam Pemilihan Presiden 2024 tanpa adanya tekanan atau suap. Menurutnya, orang yang memilih karena diteror, disuap, atau ditekan, dan tidak sesuai dengan hati nurani, diibaratkan seperti binatang yang memiliki mata dan telinga namun tidak mampu melihat dan mendengar kebenaran.

Dalam Orasi Kebangsaan di Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat, Mahfud menekankan agar masyarakat tidak mau diteror, ditekan, apalagi menjual suaranya. Ia menegaskan bahwa menurut ajaran agama, memilih karena disuap tidak sesuai dengan hati nurani, sehingga orang tersebut menjadi seperti binatang yang tidak memiliki nurani. Ia memperingatkan bahwa memiliki mata dan telinga namun tidak melihat dan mendengar kebenaran adalah suatu keadaan yang disesalkan.

Pernyataan Mahfud tersebut juga mencakup ajakan untuk memilih pemimpin bersama sebagai bentuk persatuan, bukan untuk menghilangkan musuh atau lawan politik. Menurut Mahfud, setelah kontestasi politik berakhir, semua pihak harus bersatu untuk kepentingan bersama.

Sebelumnya, Mahfud telah meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan transaksi yang mencurigakan selama Pemilu 2024. Ia menekankan pentingnya mengungkap transaksi yang diduga terkait dengan pencucian uang dan menangkap pihak yang terlibat.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana juga mengungkapkan peningkatan laporan transaksi yang diduga terkait dengan pencucian uang dalam kampanye Pemilu 2024. PPATK sedang mendalami transaksi keuangan tunai dan kegiatan kampanye yang tidak sesuai dengan rekening khusus dana kampanye.

Mahfud juga mengajak mahasiswa untuk berperan aktif dalam pemilu, menekankan bahwa pemilihan pemimpin bukanlah tentang memilih orang sempurna, tetapi untuk meminimalkan peluang orang jahat memimpin. Ia menyoroti perbedaan antara politik identitas dan identitas politik, serta mengingatkan bahwa pemilihan berdasarkan identitas diperbolehkan asalkan tidak digunakan untuk merugikan kelompok lain.