Kontroversi Film Dokumenter 'Dirty Vote': Mengungkap Kecurangan Pemilu 2024
WatchDoc, rumah produksi yang merilis film, menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam proses demokrasi
Mahadaya' Jakarta - Pada minggu tenang Pilpres 2024, penayangan film dokumenter "Dirty Vote" yang menggambarkan dugaan kecurangan dalam proses pemilihan menjadi sorotan. Film ini, yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan diproduksi oleh WatchDoc, menghadirkan perspektif dari tiga ahli hukum tata negara: Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.
Konten film ini, yang dirilis di akun YouTube Dirty Vote, menciptakan gelombang opini yang kuat. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman, menegaskan bahwa film tersebut berisi fitnah dan tanpa dasar yang kuat. Meskipun demikian, TKN Prabowo-Gibran memilih untuk tidak mengambil langkah hukum saat ini, dengan fokus pada persiapan pemungutan suara.
Sebaliknya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD merespons film tersebut dengan sikap yang berbeda. Mereka menyambut temuan yang diungkap dalam film tersebut, menganggapnya sebagai pengingat tentang masalah pelanggaran yang mungkin terjadi di Pemilu 2024.
Reaksi dari Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyoroti bahwa film tersebut sebenarnya tidak membawa informasi baru, tetapi penting dalam konteks pendidikan politik. Ia menanggapi pernyataan TKN dengan tidak setuju terhadap pandangan bahwa film tersebut berisi fitnah, dan berharap agar reaksi terhadapnya tidak berlebihan, termasuk melaporkan ke pihak berwenang.
Dalam cuitannya di media sosial, calon wakil presiden nomor urut 1, Cak Imin, juga ikut menyuarakan perhatiannya terhadap film tersebut. Namun, netizen menanggapinya dengan mengingatkannya untuk berhati-hati dalam memberikan komentar di masa tenang Pilpres 2024.
Dalam konteks sejarah, WatchDoc bukanlah pemula dalam memproduksi film-film yang terkait dengan pemilu. Sebelum "Dirty Vote", mereka telah merilis beberapa film seperti "Ketujuh" pada 2014, "Jakarta Unfair" menjelang Pilkada DKI Jakarta pada 2017, dan "Sexy Killers" pada Pilpres 2019.
Dengan perdebatan yang dipicu oleh "Dirty Vote", film dokumenter ini tidak hanya menjadi sorotan dalam ranah politik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang integritas pemilu di Indonesia. Semua pihak, baik pendukung maupun kritikus film ini, menegaskan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam setiap proses pemilihan yang demokratis.
What's Your Reaction?
