Kontroversi Dukungan dan Sikap Jokowi Terhadap PDIP: Survei Ungkap Sentimen Publik

Mahadaya' Jakarta - Sebuah survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat adanya kontroversi dalam pandangan publik terhadap sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurut survei ini, sebanyak 47 persen responden merasa sikap Jokowi belakangan ini kurang pantas terhadap PDIP, dengan mayoritas menganggapnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap partai yang membawanya meraih kekuasaan.

Survei tersebut dilakukan pada 29 Oktober hingga 5 November 2023, melibatkan 2.400 responden yang berusia 17 tahun ke atas. Hasilnya mencerminkan pergeseran pandangan publik terhadap Presiden Jokowi, terutama dalam konteks hubungannya dengan PDIP.

Dari hasil survei tersebut, 39 persen responden menilai sikap Jokowi ke PDIP kurang pantas, sementara 8 persen bahkan menyatakan tidak pantas sama sekali. Saiful Mujani, pendiri SMRC, menyebut bahwa adanya peningkatan angka ini menandakan bahwa sebagian pendukung lama Jokowi beralih dukungan ke pasangan lain, terutama pasangan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

Dalam konteks ini, SMRC juga mengukur pandangan terkait majunya Gibran, putra sulung Jokowi, sebagai calon wakil presiden Prabowo. Hasilnya menunjukkan bahwa 40 persen responden menganggap hal ini kurang pantas, menciptakan suara kritis terhadap keputusan politik keluarga Jokowi.

Sebagai respons terhadap temuan tersebut, survei Indikator Politik Indonesia juga melibatkan pemantauan atas pandangan masyarakat terkait isu ini. Survei ini menunjukkan bahwa 44,1 persen responden tidak setuju dengan majunya Gibran sebagai bakal calon wakil presiden, menandakan bahwa sebagian besar masyarakat melihatnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap PDIP.

Dalam kerangka politik yang semakin dinamis menjelang Pilpres 2024, sikap Jokowi terhadap PDIP dan dukungannya terhadap pasangan Prabowo-Gibran menciptakan polarisasi di kalangan masyarakat. Sementara mayoritas masyarakat mengakui hak Jokowi untuk menentukan keputusannya, tetapi sentimen pengkhianatan terhadap partai dan kontroversi seputar Gibran menunjukkan ketegangan dalam dinamika politik Indonesia.