JK Setuju dengan Ganjar: Penegakan Hukum Jeblok di Era Jokowi, Ancaman bagi Indonesia Emas 2045

Mahadaya' Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), memberikan dukungan terhadap penilaian yang disampaikan oleh calon presiden, Ganjar Pranowo, terkait penegakan hukum yang dianggap jeblok selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). JK menyatakan bahwa penilaian lima yang diberikan oleh Ganjar adalah pantas, terutama mengingat kondisi politik belakangan ini.

Menurut JK, kondisi politik saat ini sangat menentukan arah bangsa ke depan, yang sangat penting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dalam pertemuan dengan Ganjar di kediamannya, JK menyatakan keinginannya agar bangsa ini tetap aman, dengan syarat bahwa penegakan hukum harus berlaku adil dan netral.

"Begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah," ujar JK.

JK juga menilai bahwa visi Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud jika Pemilu 2024 dipenuhi dengan ketidaknetralan pemimpin dan aparat negara. Ganjar sebelumnya memberikan nilai 5 terkait kinerja pemerintah Jokowi, khususnya setelah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Ganjar mengungkapkan kekecewaannya terhadap penurunan kualitas penegakan hukum di Indonesia yang sebelumnya dinilai memiliki nilai antara 7 hingga 8. Ia menyebutkan bahwa faktor penyebab penurunan ini adalah adanya rekayasa dan intervensi dalam sistem peradilan.

Perbincangan antara JK dan Ganjar menyoroti isu-isu kritis terkait penguatan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia, menjelang Pemilu 2024. Kesepakatan keduanya dalam menilai urgensi penegakan hukum yang adil menjadi sorotan dalam menghadapi tantangan politik dan menjaga kestabilan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.