JK Setuju dengan Ganjar, Nilai Jeblok Penegakan Hukum Era Jokowi

Mahadaya' Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), menyatakan setuju dengan penilaian yang diberikan oleh calon presiden (capres) Ganjar Pranowo terkait penegakan hukum di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Ganjar memberi nilai 5 dari skala 1 hingga 10, menyebut penegakan hukum jeblok, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai usia capres-cawapres.

Menurut JK, penilaian ini sejalan dengan suasana terkini dan sangat penting untuk menentukan masa depan bangsa. JK berharap agar penegakan hukum di Indonesia tetap adil dan netral, karena hal ini merupakan syarat penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Ganjar menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia yang sebelumnya dinilai berkisar antara 7 hingga 8, kini mengalami penurunan akibat adanya rekayasa dan intervensi. Dia merinci bahwa peristiwa terkini, termasuk putusan MK, telah mengubah persepsi publik terhadap pemerintah, yang sebelumnya dianggap tegas.

JK juga menegaskan bahwa visi Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud jika Pemilu 2024 dipenuhi dengan ketidaknetralan pemimpin dan aparat negara. Dia menekankan pentingnya menjaga keadilan dan netralitas sebagai kunci untuk menghindari masalah yang dapat menghambat kemajuan bangsa.

Dengan adanya persetujuan dari tokoh senior seperti JK terhadap penilaian Ganjar, isu penegakan hukum menjadi sorotan dalam perspektif pemimpin masa depan, menciptakan diskusi terbuka mengenai perbaikan sistem dan kebijakan hukum di Indonesia.