Janji Cak Imin Beri Modal Rp10 Juta Dinilai Sulit Terwujud

Mahadaya' Jakarta - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berjanji memberi modal Rp10 juta tanpa agunan dan bunga bagi para pemuda untuk membuat usaha jika menang di Pilpres 2024. Namun, program tersebut ternyata bukan hal baru.

Menurut Cak Imin, modal menjadi syarat utama bagi anak muda untuk memulai usaha dan nantinya bisa membuka lapangan kerja. Namun, tidak semua generasi muda memiliki modal finansial yang mencukupi.

"Kaum muda dengan visibility memadai akan diberi modal Rp10 juta tanpa agunan dan tanpa bunga, sesuai dengan kapasitas manajemen yang mereka siapkan," ucap Cak Imin dalam acara diskusi di Universitas Negeri Padang (UNP), Senin (4/12).

Cak Imin berpendapat anak muda adalah masa depan bangsa yang harus mampu menyiapkan lapangan kerja seluas-luasnya. Terlebih, kaum muda ini memiliki potensi dan kekuatan.

"Sehingga saya mengajak selain mencari pekerjaan dan berkarir di dunia kerja, maka yang memiliki potensi menjadi entrepreneur harus disiapkan," jelasnya.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai janji yang diumbar Cak Imin bukan hal yang baru. Meski namanya tidak sama, bantuan permodalan bagi masyarakat sudah ada saat ini.

Ia menilai penyediaan modal usaha tersebut sama dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan UMi. Di mana permodalan ini bisa didapatkan oleh siapa pun termasuk anak muda jika memenuhi syarat.

"Janji memberikan modal usaha Rp10 juta tanpa agunan dan bunga sebenarnya bukan hal yang baru. Ini hampir sama dengan program kredit ultra mikro yang sudah berjalan. Kan tinggal dipilih berapa calon debitur yang mendapat fasilitas ini," jelasnya Bhima.

Menurutnya, program KUR dan UMi meskipun memiliki bunga tapi sangat kecil. Lalu, untuk agunan atau jaminan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah meminta perbankan untuk memperlonggar syarat tersebut apabila potensi usaha yang akan dibiayai bagus.

Hal yang sama dinilai akan terjadi pada program bantuan modal Rp10 juta. Pasalanya, perbankan tidak akan mau memberikan modal bagi usaha yang tidak pasti karena bisa menjadi celah bagi anak muda untuk menyalahgunakan program tersebut.

"Pihak penyalur dalam hal ini perbankan perlu melihat juga proposal usaha yang akan dibiayai, sehingga jangan sampai anak muda melihat pemerintah sedang bagi-bagi uang gratis dan timbulkan moral hazard," jelasnya.

Karenanya, ia berharap Cak Imin bisa betul-betul menyusun skema pemberian dengan jelas untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan. Seleksi calon peminjam menjadi sangat penting.

Bhima mengingatkan KUR dan UMi yang memiliki bunga dan perlu agunan aja masih aja ada celah disalahgunakan untuk hal konsumtif. Apalagi program baru ini yang tak pakai bunga dan agunan seharusnya lebih ketat syarat lainnya.

"Kunci nya di seleksi dan monitoring untuk hindari penyalahgunaan," tutur Bhima.

Sulit Terwujud

Sedangkan, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai sulit mewujudkan program pembiayaan tanpa bunga dan agunan. Apalagi bila skemanya menggunakan perbankan sebagai penyalur.

"Mengingat kalau kita bicara penyaluran bantuan melalui lembaga finansial konvensional, katakanlah seperti bank memang ini menjadi relatif sulit untuk dilakukan. Bagaimanapun juga bank tentu punya kaidah tersendiri dalam penyaluran modal terhadap debitur," jelasnya.

Menurut Rendy, penyaluran kredit usaha perbankan selalu menggunakan bunga, hanya saja jika program pemerintah maka akan dikenakan kecil. Selain itu, agunan atau jaminan diperlukan sesuai dengan profil risiko penerima dana.

"Risiko ini juga kemudian akan mempengaruhi agunan yang akan dikenakan dan juga bunga yang akan dikenakan kepada calon debitur. Sehingga kalau kita bicara skema melalui lembaga konvensional finansial seperti bank saya kira apa yang disampaikan ini relatif berat untuk direalisasikan," ungkapnya.

Sedangkan, jika bantuan modal diberikan langsung, maka akan memberatkan negara karena harus menambah anggaran untuk alokasi terbaru. Artinya ini akan menjadi tantangan baru di tengah terbatasnya ruang belanja APBN.

Karenanya, ia menilai program tersebut akan sulit disetujui oleh DPR RI. Apalagi saat ini sudah ada program bantuan mikro seperti UMi, dan KUR.

Kalaupun program ini disetujui, Rendy menekankan syarat untuk mendapatkan pendanaan ini harus betul-betul dibuat sebaik mungkin. Jika tidak, maka akan berimbas pada ketepatan program yang tidak optimal.

"Evaluasi program itu menjadi penting dan yang tidak kalah penting sebenarnya bagaimana penentuan, siapa yang menerima bantuan ini dan apa dasar yang bisa digunakan untuk memutuskan bahwa seseorang bisa menerima bantuan ini atau tidak," pungkasnya.