Hasto Serukan Bentuk Komite Independen Audit Hasil Survei Pilpres 2024

Mahadaya' Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei yang dirilis oleh sejumlah lembaga survei menjelang Pilpres 2024. Usulan ini muncul sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran PDIP mengenai upaya mempengaruhi opini publik terkait Pilpres 2024 melalui lembaga survei.

"Jadi, diusulkan agar dibentuk komite independen, mungkin dari kalangan akademisi, untuk mengaudit hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kualitas demokrasi," ungkap Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).

Hasto menyatakan bahwa melalui audit tersebut, akan terlihat lembaga survei mana yang menggunakan metodologi secara benar. "Dari aspek perizinan, mungkin juga ada intervensi di daerah-daerah yang dijadikan lokasi responden yang kemudian diintervensi terlebih dahulu," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, politikus PDIP Aria Bima mengakui adanya upaya untuk membentuk opini bahwa Pilpres mendatang akan berlangsung dalam satu putaran. Aria menyatakan bahwa PDIP telah berkomunikasi dengan tim pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) terkait hal ini.

"Jika komunikasi terkait putaran, saya dan teman-teman Komisi VI dari 01, memang melihat adanya desain untuk membentuk opini satu putaran," ujar Aria. "Jadi, kami memperhatikan ada lembaga survei yang diharapkan menghasilkan data satu putaran. Kita perlu mengawasi ini dengan cermat."

Ia berpendapat bahwa lembaga-lembaga survei seharusnya dipertemukan untuk menguji proses pelaksanaan survei secara akademis. "Mengarahkan pembentukan opini satu putaran melalui lembaga survei itu tampak jelas, sehingga satu putaran dibuat oleh lembaga survei," kata Aria.

TKN Prabowo memberikan tanggapan Menanggapi usulan PDIP, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menyambut baik ide pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei. Nusron menyarankan agar ahli dari negara lain atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat diundang untuk mengaudit lembaga survei tersebut.

"Silakan saja bentuk komite independen, kalau perlu undang ahli dari Amerika atau dari PBB, tidak masalah. Panggil ahli dari Amerika, PBB, Harvard, atau dari mana pun untuk itu," kata Nusron di Media Centre TKN, Jakarta Selatan, Selasa malam (2/1).

Menurutnya, semakin banyak pihak yang melakukan audit, TKN akan semakin senang karena hasil survei akan semakin kredibel. "Semakin kredibel dan hasilnya semakin jelas, silakan. Silakan mau buat komite audit atau dari mana pun, silakan," katanya.

Meski menyambut baik ide tersebut, Nusron mengibaratkan hasil survei seperti diagnosis penyakit. Jika hasil diagnosis kurang baik, menurutnya, perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki kondisi, bukan mengaudit dokter.

"Ibarat penyakit, jika penyakitnya sembuh, bagus alhamdulillah. Jika hasilnya kurang bagus, tinggal kita perbaiki kesehatan, jangan malah mengaudit dokternya. Ibarat survei itu seperti dokter, mengapa dokternya mau diaudit jika hasilnya kurang baik?" jelasnya.