Haris Azhar Ajak Pemilih Pemula di Pilpres 2024 Fokus pada Kapasitas dan Implementasi Visi Calon

Mahadaya' Jakarta - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar, memberikan arahan penting kepada pemilih pemula yang akan memilih dalam Pilpres 2024. Azhar menekankan bahwa keputusan pemilih tidak boleh semata-mata didasarkan pada aspek personal atau popularitas calon, melainkan pada kapasitas dan track record kandidat.

Haris Azhar menyampaikan pesan ini dalam sebuah seminar di Universitas Indonesia (UI) pada Rabu (22/11). Ia menyoroti pentingnya pemilih untuk memeriksa kapasitas setiap calon presiden dan wakil presiden, dengan menguji agenda kepemimpinan dan kemampuan implementasi visi yang diusung.

"Pesan saya buat pemilih pemula itu jangan sekadar mencari kecocokan soal gaya personaliti, tapi yang harus dilakukan sama anak muda adalah memeriksa terkait dengan kapasitas dari setiap orang yang maju sebagai capres maupun sebagai cawapres," kata Haris Azhar.

Azhar menegaskan bahwa pemilih harus lebih fokus pada substansi dari program dan visi calon, bukan sekadar janji-janji yang terucap. Ia menekankan bahwa pemilihan presiden bukanlah memilih seorang penari, dan pemilih harus memastikan bahwa calon yang mereka pilih memiliki rekam jejak yang solid dalam mewujudkan visi mereka.

Dalam konteks ini, Haris Azhar juga mengajak pemilih untuk tidak terjebak pada kesamaan personal atau pandangan dengan kandidat, melainkan lebih pada kebijakan yang akan diimplementasikan. Ia mencontohkan bahwa Anies Baswedan, sebagai calon nomor 1, perlu membuktikan kemampuannya dengan tindakan nyata, bukan hanya pidato.

"Jadi, jangan sekadar beli janjinya, beli joget-jogetnya, salah itu. Kita memilih presiden bukan mau memilih penari," tandas Haris Azhar.

Aktivis tersebut juga menyinggung peran Mahfud MD, cawapres nomor 3, dan menantangnya untuk membuktikan kontribusinya terhadap penegakan hukum. Azhar berpendapat bahwa setiap calon minimal harus berperan secara prinsip, bukan hanya dalam hal-hal retoris.

Haris Azhar menggarisbawahi bahwa tantangan utama Indonesia bukan hanya pada wacana atau visi, melainkan pelaksanaan kebijakan publik yang belum memadai dan kurang menghormati hak partisipatif warga.

Seminar ini memberikan pandangan yang mendalam terkait dengan aspek kritis dalam pemilihan presiden, dan mengajak pemilih untuk lebih bijak dan kritis dalam menilai calon-calon yang akan memimpin negara ke depan.